KENDARI, Kongkritpost.com- Penunjukan Drs Muhammad Fadlinsyah M.Si sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi sinyal bahwa roda birokrasi harus tetap berputar tanpa jeda. Di tengah fase transisi pemerintahan, stabilitas administrasi menjadi harga mati.
Usai menerima amanah baru dari Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Fadlansyah menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Ia menilai jabatan tersebut bukan sekadar tambahan tugas, tetapi tanggung jawab besar untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap terarah, tertib, dan responsif.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi atas kepercayaan ini,” ujarnya di Kendari Senin (20/4/2026)
Fadlinsyah menegaskan dirinya siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor kewenangan yang diatur.
“Saya siap melaksanakan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab, tentu dengan kewenangan yang sesuai dengan tugas yang diberikan,” katanya.
Pernyataan itu menunjukkan sikap hati-hati namun tegas. Sebab posisi Plh Sekda bukan sekadar pengisi kursi kosong. Jabatan ini memegang peran vital dalam menjaga ritme koordinasi antar organisasi perangkat daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa selama menjabat, seluruh langkah strategis akan dikonsultasikan dan diselaraskan dengan arahan pimpinan daerah.
Artinya, komunikasi dengan gubernur menjadi kunci utama agar tidak terjadi kekosongan komando di level birokrasi.
Fadlansyah mengakui terdapat sejumlah batasan administratif dalam posisi Plh. Hal-hal yang bersifat prinsipil maupun kebijakan strategis tertentu, kata dia, tetap harus melalui mekanisme dan keputusan pimpinan definitif.
Ini lazim dalam tata kelola pemerintahan. Namun justru di situlah tantangannya: bagaimana memastikan pelayanan publik tetap berjalan cepat meski ruang keputusan terbatas.
Penunjukan Fadlinsyah juga dibaca sebagai langkah menjaga kesinambungan agenda pemerintahan Sultra. Terlebih saat ini berbagai program prioritas tengah berjalan, mulai dari efisiensi anggaran, digitalisasi pelayanan, hingga percepatan investasi daerah.
Di mata publik, yang terpenting bukan soal status Plh atau definitif. Yang dinilai adalah seberapa lancar birokrasi bekerja, seberapa cepat keputusan teknis bergerak, dan seberapa terasa dampaknya bagi masyarakat.
Kini, amanah sudah di pundak Fadlansyah. Tantangan berikutnya: membuktikan bahwa masa transisi bukan alasan untuk melambat*
