KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sultra.
Dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, acara ini melibatkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Beberapa di antaranya adalah Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Direktur Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, dan Kabid Perencanaan Operasional Perum Bulog Epi Sulandari.
Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin sejak September 2022, yang kini memasuki pertemuan ke-112. Ia menyampaikan bahwa koordinasi intensif ini berhasil menurunkan tingkat inflasi nasional menjadi 1,57% year-on-year (YoY) pada Desember 2024, angka terendah sejak Indonesia merdeka Pada Senin (13/1/2025)
“Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama yang solid antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Forkopimda, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” ujar Tomsi Tohir.
BPS mencatat bahwa inflasi tahun 2024 berada pada batas bawah target pemerintah sebesar 1,5%-3,5%. Sebagai perbandingan, tingkat inflasi pada tahun 2020 tercatat 1,68%, sementara tahun 2023 mencapai 2,61%.
Deputi BPS Pudji Ismartini menjelaskan, tren inflasi selama tiga bulan terakhir menunjukkan peningkatan bulanan, di mana inflasi Desember 2024 mencapai 0,44%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu inflasi inti (1,44%), harga yang diatur pemerintah (0,11%), dan harga bergejolak (0,02%).
Pada minggu kedua Januari 2025, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan 36 provinsi mengalami kenaikan harga, sementara dua provinsi lainnya mencatat penurunan. Beberapa komoditas utama yang berkontribusi terhadap kenaikan harga meliputi:
1. Cabai Merah: Harga meningkat 34,55% dibandingkan Desember 2024, namun masih dalam kisaran Harga Acuan Penjualan (HAP).
2. Telur Ayam Ras: Mengalami kenaikan 3,41% dan berada di atas HAP.
3. Minyak Goreng: Naik 0,85% dan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kenaikan harga ini menjadi perhatian nasional, mengingat pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat.
Dalam rakor ini, perwakilan Pemprov Sultra yang hadir meliputi BPS, Balai Karantina, Bulog, Biro Perekonomian, Dinas Ketahanan Pangan, dan instansi terkait lainnya. Partisipasi ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sultra dalam mengawal pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Upaya pengendalian ini juga fokus pada strategi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Kolaborasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam pengelolaan inflasi. Dengan kerja sama yang terus diperkuat, diharapkan stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara. Rakor ini menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi secara kolektif( Red)
