KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bersama dinas terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual pada Senin, 19 Agustus 2024. Rapat ini diadakan serempak di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Rakor ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga penting, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.
Dalam rakor ini, Tomsi Tohir menekankan beberapa poin krusial yang harus menjadi perhatian bagi seluruh kepala daerah dan dinas terkait, terutama dalam menghadapi potensi inflasi yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
*Pemantauan Harga Komoditas Utama*
Salah satu poin utama yang dibahas adalah perlunya pemantauan ketat terhadap harga komoditas utama seperti cabai dan beras, yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga. Meskipun kondisi harga masih dalam batas normal, cabai dan beras memerlukan perhatian khusus, mengingat beras di 118 kota/kabupaten sudah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, minyak goreng juga menjadi fokus, dengan lebih dari 100 kota/kabupaten melaporkan harga yang melebihi HET.
Tomsi Tohir mengingatkan bahwa pemantauan ini sangat penting untuk memastikan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang tidak terkendali. Selain itu, inflasi yang tidak terkendali pada komoditas penting ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
*Realisasi Pendapatan Daerah*
Selain pemantauan harga, Tohir juga menyoroti pentingnya realisasi pendapatan daerah yang optimal. Kepala daerah diimbau untuk memperhatikan dengan serius realisasi pendapatan, karena pendapatan yang rendah dapat menghambat belanja daerah, terutama yang terkait dengan pembiayaan Pilkada.
Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah yang disebutkan berada di bawah rata-rata dalam hal realisasi pendapatan bersama beberapa daerah lainnya seperti Sumatera Barat, Gorontalo, dan Jawa Tengah. Tohir meminta kepala daerah untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa target realisasi pendapatan dapat tercapai, guna mendukung keberlanjutan program-program daerah.
*Tren Deflasi dan Komoditas Penyumbang Inflasi*
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa berdasarkan data historis, bulan Agustus 2020—2024 biasanya menunjukkan tren deflasi, kecuali pada Agustus 2021 yang mengalami inflasi akibat dampak Covid-19. Deflasi terdalam terjadi pada Agustus 2022, sebesar 0,21 persen, dengan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang dominan.
Pada Agustus 2024, beberapa komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit mengalami deflasi. Penurunan inflasi pada komoditas bawang merah sudah terlihat sejak Mei 2024, sementara daging ayam ras menunjukkan tren deflasi sejak April 2024. Namun, beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, beras, dan kopi bubuk justru menjadi penyumbang inflasi pada bulan tersebut.
*Komitmen Pemprov Sultra*
Dengan mengikuti rakor ini, Pemprov Sultra menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan realisasi pendapatan daerah yang optimal. Sekretaris Dinas ESDM, Sekdis Ketapang, serta perwakilan dari BPS, BI, dan dinas terkait lainnya turut hadir dalam rakor ini, memastikan bahwa Sulawesi Tenggara siap mengatasi tantangan ekonomi yang ada dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara efektif, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara( Red)
