KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Selasa, 4 Maret 2025. Rakor yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin langsung rapat tersebut dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri di Jakarta. Sejumlah narasumber turut hadir, termasuk Haikal Hassan (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH), Amalia Adininggar Widyasanti (Kepala Badan Pusat Statistik/BPS), Edy Priyono (Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden/KSP), dan Epi Sulandari (Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog).
Dari pihak Pemprov Sultra, rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian Setda, serta perwakilan BPS, Bulog, dan dinas-dinas terkait lainnya.
*Deflasi dan Kondisi Ekonomi Nasional*
Dalam presentasinya, Mendagri Tito Karnavian memaparkan data terkini dari BPS yang dirilis pada 3 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa inflasi nasional pada Februari 2025 mencatatkan deflasi sebesar -0,09% (year-on-year) dibandingkan Februari 2024 dan -0,48% (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.
Meski terjadi deflasi, Tito menilai kondisi daya beli masyarakat masih tergolong stabil. “Meskipun deflasi, saya melihat daya beli masyarakat masih cukup baik,” kata Tito.
Penurunan inflasi year-on-year (y-o-y) pada Februari 2025 ini cukup signifikan, dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di angka 0,76%. Salah satu penyebab utama deflasi tersebut adalah Program Subsidi Listrik yang diberlakukan sejak Januari hingga Februari 2025.
“Subsidi listrik ini sangat efektif dalam menekan inflasi. Meski program ini berakhir pada Maret, Presiden telah menyiapkan kebijakan lanjutan berupa diskon tiket pesawat hingga 14%,” tambahnya.
*Faktor Penyebab Deflasi Februari 2025*
Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menjelaskan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap deflasi Februari 2025, antara lain:
1. Pemberlakuan diskon tarif listrik,
2. Peningkatan produksi cabai merah dan cabai rawit,
3. Penurunan harga jagung di tingkat peternak,
4. Penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di sejumlah daerah,
5. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani.
“Kombinasi kebijakan pemerintah dan penyesuaian harga komoditas ini berperan dalam terjadinya deflasi pada bulan Februari,” ujar Amalia.
Amalia juga mengungkapkan bahwa harga komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah menunjukkan tren penurunan. Namun, sejumlah komoditas lain seperti bawang putih, minyak goreng, gula pasir, dan cabai merah justru mengalami kenaikan harga di beberapa wilayah.
“Komoditas-komoditas ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menjaga kestabilan harga di pasar,” tutupnya.
*Pentingnya Sertifikasi Produk Halal*
Di kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam memperkuat perekonomian nasional.
“Dengan mayoritas penduduk Muslim, sekitar 87,2% masyarakat Indonesia lebih memilih produk bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan pentingnya sertifikasi tersebut dalam mendukung perekonomian,” jelasnya.
Melalui berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan jaminan produk halal, pemerintah berharap dapat menciptakan stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat( Red)
