KENDARI, Kongkritpost.com-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada Koordinasi Nasional yang digelar oleh Bawaslu RI di Econvention Ancol, Jakarta, Selasa (17/09/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kesiapan kepala daerah dalam menjaga netralitas ASN demi memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyoroti potensi meningkatnya pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024. Ia mengungkapkan bahwa pada Pilkada 2020, terjadi 1.010 pelanggaran di 170 wilayah, dan diperkirakan angka tersebut akan lebih tinggi di Pilkada mendatang.
“Tiga tahapan krusial yang rawan pelanggaran adalah pendaftaran, kampanye, dan pemungutan suara. Pengawasan pada tahap ini harus lebih ketat,” ujar Bagja.
Tenaga Ahli Mendagri, Suhajar Diantoro, menekankan bahwa netralitas ASN merupakan fondasi keadilan dalam Pilkada, sedangkan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN-RB, Aba Subagja, menyoroti pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam seleksi dan promosi ASN, tanpa adanya intervensi politik.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan ASN di Sultra tetap netral. “Kami siap menindaklanjuti hasil Koordinasi Nasional ini. Seluruh ASN di Sultra harus netral, dan yang melanggar akan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andap menyebutkan langkah-langkah konkret yang telah diambil, termasuk penerbitan sejumlah Surat Edaran, salah satunya SE Gubernur Sultra No. 200.2.1/1743 Tahun 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada.
Acara ini ditutup dengan deklarasi para kepala daerah yang menegaskan komitmen mereka dalam menjaga netralitas ASN, serta menyerukan pentingnya sosialisasi pedoman netralitas kepada seluruh jajaran pemerintahan.
Dengan hadirnya berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat dari BKN, Kemen PAN-RB, dan Polri, kegiatan ini menunjukkan betapa seriusnya upaya untuk menjaga integritas Pemilu 2024 di seluruh Indonesia( Red)
