KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali mencetak prestasi gemilang di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Andap Budhi Revianto. Pada minggu keempat Mei 2024, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sultra berada pada angka -2,25, menjadi yang terendah secara nasional. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar pada Senin (27/05/2024).

Data menunjukkan tren penurunan IPH Provinsi Sultra selama Mei 2024, sebagai berikut:
– Minggu pertama: -1,62
– Minggu kedua: -1,74
– Minggu ketiga: -2,12
– Minggu keempat: -2,25

Penjabat Gubernur Andap Budhi Revianto menyatakan bahwa pencapaian IPH terendah nasional ini menjadi yang keempat secara berturut-turut, menandakan harga-harga di Sultra relatif stabil dan terkendali.

Prestasi ini mendapat apresiasi dari Irjen sekaligus Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir. Ia memuji kinerja Pj Gubernur Andap dalam mengendalikan inflasi dan IPH selama empat minggu berturut-turut, serta mendorong daerah lain untuk mencontoh langkah Sultra.

“Ini sesuatu yang positif dilakukan oleh Pj Gubernur. Beliau mampu mengendalikan angka inflasi dan IPH sehingga tetap terjaga dan terkendali. Hal ini tentu dapat menjadi contoh bagi Pj lainnya,” kata Tomsi Tohir.

Tomsi juga menekankan pentingnya perencanaan kegiatan jangka panjang yang diawali dengan identifikasi permasalahan kenaikan harga dan kendala distribusinya.

Pj Gubernur Andap mengidentifikasi tiga komoditas utama yang mempengaruhi angka IPH di Sultra, yaitu beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Ia menekankan pentingnya memantau harga di lapangan untuk memastikan deflasi tidak berdampak negatif terhadap produsen.

“Fenomena deflasi ini akan kita sikapi dengan intens, agar tidak berpengaruh terhadap produsen. Kita akan pantau terus harga di lapangan,” tegasnya.

IPH tertinggi minggu keempat di Sultra terjadi di Kabupaten Muna Barat sebesar 0,96, sedangkan IPH terendah berada di Kabupaten Muna yang mengalami deflasi sebesar -4,49, disebabkan penurunan harga beras, daging ayam ras, dan daging sapi.

Menanggapi prakiraan BMKG bahwa Sultra akan menghadapi kekeringan pada tahun 2024, Pj Gubernur mengingatkan kesiapan para Bupati/Walikota dan Kepala Perangkat Daerah untuk memitigasi risiko agar tidak terjadi lonjakan harga pangan yang berdampak pada inflasi.

“Info kekeringan tahun 2024 dari BMKG harus disikapi dengan waspada dan langkah mitigasi sejak dini. Isu pangan akan menjadi hal yang sangat strategis dan fundamental,” ungkapnya.

Pemprov Sultra juga memiliki stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras sebanyak 183,82 ton yang akan digunakan dalam kondisi darurat, dengan rencana penambahan CPP sebanyak 88 ton tahun ini.

Prestasi yang ditorehkan Pemprov Sultra ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengendalikan harga dan inflasi, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan di masa mendatang( Red)