JAKARTA, Kongkritpost.com- Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, melibatkan seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota di seluruh Indonesia. Acara yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (20/6/2024) ini, menekankan pentingnya komitmen serta persatuan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Irjen Kemendagri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, menyampaikan pesan utama Rakornas. Acara ini juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.
Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti hasil Rakornas dengan langkah nyata dan implementatif untuk kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia. “Setelah Rakornas ini, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata dan implementatif, untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia,” ujar Irjen Kemendagri RI.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk bersatu dalam memperkuat sistem perlindungan sosial di Indonesia. “Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sekda Sultra, Asrun Lio, memberikan laporan kegiatan Rakornas yang juga merangkum arahan Menteri Dalam Negeri. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa melalui Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi, telah dilakukan upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah desa. Ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan desa, di mana sebelumnya pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan.
Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional. Banyak desa telah berhasil mengembangkan potensi lokal melalui berbagai inovasi dan kebijakan yang tepat dalam satu dekade terakhir. Namun, tantangan masih banyak, terutama terkait infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Sekda Sultra menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi desa, termasuk inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pentingnya penggunaan produk dalam negeri.
1. Inflasi di Desa: Inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa, terutama bahan pangan dan kebutuhan pokok, yang menggerus daya beli masyarakat desa. Langkah strategis termasuk diversifikasi ekonomi desa, teknologi pertanian modern, dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin.
2. Stunting: Masalah kesehatan ini masih menjadi perhatian serius, terutama di desa-desa. Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan gizi ibu hamil dan balita serta edukasi gizi kepada masyarakat.
3. Kemiskinan Ekstrem: Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, peningkatan akses infrastruktur dasar, dan pengembangan UMKM menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
4. Penggunaan Produk Dalam Negeri: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mendukung pertumbuhan usaha lokal.
*Hari Desa dan Pemberdayaan Desa*
Penetapan Hari Desa dianggap penting untuk pengakuan peran vital desa dalam pembangunan nasional. Hari Desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya desa, menjadi momentum evaluasi program pembangunan desa, memperkuat identitas lokal, serta memperkuat persatuan bangsa.
*BPJS Ketenagakerjaan dan Perlindungan Sosial di Desa*
Direktur Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan memaparkan bahwa dari total angkatan kerja di Indonesia, 43.23 persen bekerja di perdesaan. Namun, banyak pekerja desa belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Fokus pada ekosistem desa menjadi strategi untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sekda Sultra, Asrun Lio, menyampaikan bahwa pemerintah harus lebih fokus pada nasib para pekerja di Indonesia. Tantangan-tantangan ini memerlukan kerja keras dan cerdas dari semua pihak untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan sosial.
Dengan semangat persatuan dan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan sistem perlindungan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan dapat terwujud di seluruh Indonesia( Red)
