KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggeber orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai langkah awal pembentukan karakter ASN profesional. Tak sekadar seremoni, kegiatan ini menjadi ajang bagi PPPK gelombang III angkatan XI hingga XVI untuk menyerap nilai dan etika birokrasi yang akan menjadi kompas dalam menjalankan tugas di pemerintahan.
Mewakili Pj Gubernur Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio, membuka secara resmi kegiatan ini dengan menegaskan pentingnya pemahaman nilai-nilai ASN dan etika dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengapresiasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra yang telah menjadi motor penggerak dalam menyiapkan PPPK agar siap tempur di dunia birokrasi ujar Senin (17/2/2025)
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PPPK adalah bagian integral dari birokrasi yang punya peran vital dalam pembangunan. Oleh karena itu, mereka harus dibekali nilai, etika, dan profesionalisme yang mumpuni,” tegas Asrun Lio.
Lebih dari sekadar memenuhi regulasi, orientasi ini menjadi gerbang awal bagi PPPK untuk menyelami budaya kerja ASN yang berlandaskan nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Selain pengembangan kompetensi, ASN juga harus memahami core value yang menjadi ruh dalam menjalankan tugasnya. ASN bukan sekadar pekerja, tapi pelayan masyarakat yang harus bangga dengan amanahnya,” lanjutnya.
Tak hanya dihadiri oleh peserta, kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala BPSDM Sultra, Kepala BKD Sultra, Koordinator Widyaiswara, serta pejabat struktural dan fungsional BPSDM. Keberadaan mereka menjadi bukti bahwa transformasi birokrasi bukan sekadar wacana, tapi langkah nyata yang terus diperjuangkan.
Dengan adanya orientasi ini, diharapkan PPPK Sultra dapat beradaptasi lebih cepat, menanamkan nilai-nilai luhur ASN, serta menjadi agen perubahan di instansi masing-masing. Bukan sekadar pegawai, tetapi motor penggerak pelayanan publik yang profesional dan berintegritas( Red)
