KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Kota Kendari memilih turun langsung menemui masyarakat untuk melihat sekaligus mendengar persoalan yang terjadi di tingkat kelurahan.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan DPRD Kota Kendari menyambangi warga Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kendari.
Pertemuan tersebut dikemas melalui agenda Sapa Warga. Bukan hanya menjadi ajang penyampaian program pemerintah, forum ini juga dibuka sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan secara langsung ujarnya Kamis (20/8/2026)
Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD hingga sejumlah anggota DPRD dari daerah pemilihan Kendari Barat dan Kendari ikut hadir dalam kegiatan tersebut.
Kehadiran para pengambil kebijakan dalam satu forum dinilai penting agar persoalan yang disampaikan warga tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat langsung dibahas sesuai kewenangan masing-masing.
Siska mengatakan, pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap lingkungan jika hanya mengandalkan laporan dari meja pemerintahan.
Karena itu, turun ke lapangan menjadi cara pemerintah mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan masyarakat.
“Tidak semua persoalan bisa kita lihat dari kantor. Karena itu, penting bagi kami untuk mendengar langsung apa yang terjadi di tengah masyarakat,” ujar Siska.
Sampah Jadi Urusan Bersama
Salah satu agenda yang diperkenalkan kepada masyarakat adalah program Lembaga Pelayanan Sampah atau LPS berbasis masyarakat.
Program ini diarahkan untuk mengubah pola pengelolaan sampah dari sekadar mengandalkan pemerintah menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat.
Pengelolaan sampah nantinya didorong mulai dari lingkungan terkecil. Warga diharapkan ikut berperan dalam menjaga kebersihan, sementara pemerintah menyiapkan sistem dan dukungan agar penanganannya berjalan lebih teratur.
Bagi Pemkot Kendari, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah armada atau memperluas fasilitas.
Kesadaran masyarakat dan keterlibatan hingga tingkat kelurahan menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Bantuan Beras untuk Warga
Di tengah agenda menyerap aspirasi, pemerintah juga memastikan program perlindungan sosial menyentuh masyarakat yang telah masuk dalam data penerima.
Bantuan pangan dari pemerintah pusat disalurkan kepada sekitar 27.660 kepala keluarga di Kota Kendari.
Setiap keluarga penerima memperoleh 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan.
Siska berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus sedikit meringankan tekanan ekonomi masyarakat.
“Mudah-mudahan bantuan pangan dari Presiden ini benar-benar dapat meringankan beban masyarakat kita yang memang layak menerima,” katanya.
Pemerintah Tak Ingin Hanya Mendengar
Kunjungan ke Kendari Barat dan Kendari merupakan bagian dari rangkaian Sapa Warga yang dibagi dalam lima zona.
Kedua kecamatan tersebut menjadi lokasi ketiga dalam rangkaian kunjungan langsung Pemkot Kendari bersama unsur Forkopimda dan DPRD.
Pola ini memperlihatkan pendekatan pemerintahan yang ingin lebih dekat dengan masyarakat.
Warga diberi ruang berbicara. Pemerintah mendengar. DPRD ikut melihat persoalan di lapangan.
Dengan cara tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan dalam menentukan prioritas pembangunan maupun pelayanan publik.
Siska menegaskan, pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membangun Kota Kendari.
Sebab persoalan kota tidak hanya berada di kantor pemerintahan. Banyak persoalan justru muncul di lorong, lingkungan, kelurahan dan permukiman yang setiap hari bersentuhan langsung dengan warga.
Karena itu, Sapa Warga diarahkan bukan sekadar kegiatan seremonial.
Forum tersebut menjadi jembatan agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka, sekaligus memastikan program yang digulirkan pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Bagi Pemkot Kendari, pembangunan akan lebih mudah dilakukan ketika pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dari atas, tetapi juga mau turun mendengar suara dari bawah*
