KENDARI, Kongkritpost.com- Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Kota Kendari mulai memunculkan persoalan lain di luar keterbatasan pasokan BBM.
Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti dugaan penyalahgunaan sistem distribusi BBM bersubsidi, termasuk penggunaan lebih dari satu barcode serta kendaraan yang diduga menggunakan pelat nomor tidak sesuai dengan dokumen kendaraan.
Sekretaris PW GP Ansor Sultra, Salahuddin Loga, meminta pemerintah dan aparat tidak hanya melihat panjangnya antrean sebagai persoalan pasokan.
Menurutnya, sistem distribusi juga perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Masalah kelangkaan yang menimpa berbagai jenis BBM, mulai dari Pertalite, Pertamax, hingga Solar ini seharusnya segera diselesaikan lewat ruang diskusi bersama untuk melahirkan solusi konkret,” tegas Salahuddin, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai antrean panjang telah menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Dalam kondisi seperti itu, Ansor Sultra melihat setidaknya ada dua persoalan yang perlu dibuka secara serius, yakni keterbatasan pasokan dan pengawasan distribusi yang dinilai masih perlu diperketat.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan adanya celah dalam sistem pembelian BBM bersubsidi.
Ansor menyoroti dugaan penggunaan lebih dari satu barcode oleh konsumen tertentu. Selain itu, terdapat dugaan kendaraan yang menggunakan pelat nomor gantung atau pelat yang tidak sesuai dengan dokumen kendaraan.
Jika dugaan tersebut terbukti, kondisi itu berpotensi membuat distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.
Masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya justru bisa semakin kesulitan karena BBM bersubsidi terserap melalui praktik yang tidak sesuai ketentuan.
Karena itu, Salahuddin meminta petugas SPBU tidak menjadikan barcode sebagai satu-satunya dasar pemeriksaan.
Nomor polisi kendaraan, STNK, dan barcode harus dipastikan sesuai sebelum transaksi dilakukan.
“Petugas wajib mencocokkan nomor pelat, STNK, dan barcode. Jika ada ketidaksesuaian dokumen, jangan dilayani,” ujarnya.
Ansor Sultra juga meminta aparat penegak hukum, termasuk unsur Tipiter Polda Sultra, turun melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan celah sistem distribusi BBM.
Pemprov Sultra, Pemkot Kendari, DPRD, Pertamina, serta aparat penegak hukum didorong membentuk pengawasan bersama di lapangan.
Bagi Ansor Sultra, persoalan antrean BBM tidak boleh berhenti pada siapa yang paling lama menunggu di SPBU.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan mengapa antrean terjadi dan apakah sistem distribusinya sudah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.
Sebab, ketika warga harus mengantre berjam-jam sementara di sisi lain muncul dugaan adanya barcode ganda dan ketidaksesuaian data kendaraan, maka pengawasan tidak boleh sekadar berdiri di atas kertas.
“Dalam situasi sulit ini, tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadi,” tegas Salahuddin.
Kini, sorotan diarahkan kepada pemerintah, Pertamina dan aparat penegak hukum: apakah dugaan tersebut hanya keluhan di tengah panjangnya antrean, atau memang ada celah distribusi yang perlu segera dibongkar dan diperbaiki*
