KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu. Rakor ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian serta lembaga terkait, di antaranya: Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari, serta Staf Ahli Kemendagri, Tommy Andana.
Dari Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asisten II Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, serta perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, Biro Pembangunan, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan harga barang dan jasa, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia mengingatkan bahwa stabilitas harga menjadi faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat Senin (24/2/2025)
“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegasnya. Ia juga menginstruksikan agar pemda rutin memantau harga di pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan, termasuk melalui operasi pasar dan subsidi transportasi jika diperlukan.
Tomsi menambahkan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kenaikan harga dan strategi pengendaliannya. “Setiap minggu, masing-masing daerah harus bekerja keras menekan kenaikan harga di wilayahnya, bukan sekadar mengandalkan bantuan dari daerah lain,” imbuhnya.
Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, memaparkan bahwa pada bulan Ramadan 2024 lalu, lima komoditas utama yang memberikan andil inflasi terbesar adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Beberapa komoditas utama yang menyebabkan kenaikan IPH di Sultra adalah cabai merah, cabai rawit, dan beras.
Kabupaten Bombana mencatat kenaikan IPH tertinggi di Sultra, mencapai 4,38%, dengan penyebab utama adalah kenaikan harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.
Selain itu, harga gula pasir nasional juga mengalami kenaikan sebesar 1,01% dibandingkan Januari 2025. Sementara itu, harga cabai rawit turun sebesar 4,37%, namun harga minyak goreng mengalami kenaikan sebesar 0,48%.
Menanggapi hasil rakor, Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bekerja sama dalam menganalisis data harga dan menentukan langkah strategis yang tepat.
Harapannya, kita semua dapat berkoordinasi dengan baik agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga,” ujar Asrun Lio.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengendalikan harga barang, terutama dalam aspek distribusi. Jika diperlukan, Pemprov Sultra akan melakukan intervensi dengan mengurangi biaya distribusi atau mengendalikan biaya transportasi agar harga tetap stabil dan tidak membebani masyarakat.
Dengan berbagai strategi ini, Pemprov Sultra berharap dapat mengatasi tantangan inflasi serta memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar bagi masyarakat. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat( Red)
