KENDARI, Kongkritpost.com- Ruang utama Hotel Azizah Syariah, Selasa (10/6/2025), menjadi saksi tonggak awal perencanaan besar Provinsi Sulawesi Tenggara.
Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029.
Forum ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang strategis yang menandai arah perjalanan lima tahun ke depan, sekaligus menjadi refleksi 100 hari pertama kerja duet ASR-HUGUA.
Dalam pidato pembukanya, Gubernur ASR menekankan bahwa dokumen RPJMD harus menjadi kompas moral dan teknokratis.
Bukan hanya tumpukan kertas rencana, tetapi alat kendali pembangunan yang menghubungkan visi kepala daerah, strategi nasional, dan kebutuhan riil masyarakat di akar rumput.
Ia menyebut bahwa kerja birokrasi ke depan tidak boleh lagi linear dan rutinitas, tapi harus penuh imajinasi kebijakan dan inovasi pelayanan. Kepala Bappeda Sultra, J. Rober, menyampaikan bahwa forum ini memformulasikan penyelarasan antara RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD, serta visi-misi kepala daerah, sebagai pijakan utama penyusunan RKPD dan APBD tahunan.
Gubernur juga memaparkan delapan program prioritas yang diberi nama khas daerah seperti Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika.
Program-program ini merentang dari penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur konektivitas, hingga penguatan nilai kebudayaan serta karakter ASN.
Di sektor pendidikan, ASR menegaskan komitmen pada peningkatan kualitas dan akses: pemberian perlengkapan sekolah gratis, beasiswa daerah, dan revitalisasi asrama pelajar.
Di bidang kesehatan, pelayanan publik terus diperkuat melalui peningkatan layanan rumah sakit serta perluasan program kesehatan gratis untuk masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
Tak kalah penting, dalam forum ini juga dibahas sejumlah capaian 100 hari kerja duet ASR-HUGUA.
Di antaranya pengendalian inflasi daerah yang stabil di angka 1,71 persen, revitalisasi BUMD, penanganan stunting, pembangunan pasar rakyat, serta pelaksanaan operasi aneurisma otak pertama di Sultra—capaian langka yang menunjukkan kemajuan sistem layanan medis di provinsi ini.
Pada sektor infrastruktur, Gubernur mengungkap bahwa dari 1.076 kilometer jalan provinsi, 66,57 persen sudah dalam kondisi baik.
Dengan target peningkatan hingga 95 persen pada tahun 2030, pemerintah daerah menyiapkan rencana kerja yang realistis dengan peningkatan rata-rata 61 kilometer jalan mantap per tahun.
Untuk sektor pangan, program pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar disiapkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan mendukung agenda nasional food estate.
Di sisi lain, birokrasi juga dibenahi dengan pendekatan manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan etika pelayanan. Semua kepala OPD telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penutupan Musrenbang diwarnai dengan seruan Gubernur kepada seluruh OPD agar bekerja tidak sekadar menyelesaikan program, melainkan menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Jangan kerja linear. Gunakan imajinasi kebijakan. Setiap rupiah dari APBD harus punya dampak dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Forum ini turut dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, kepala daerah se-Sultra, tokoh agama, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dukungan dari pemerintah pusat tampak kuat, namun kunci sukses tetap bergantung pada komitmen lokal untuk mewujudkan Sultra yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing(Red)
.
