JAKARTA, Kongkritpost.com- Pemerintah Kota Kendari bersama BPR Bahteramas Kendari menorehkan capaian di panggung nasional. Keduanya meraih penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026).
Pengakuan diberikan kepada kepala daerah atas perannya dalam membina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Wali Kota Kendari dianugerahi sebagai Top Pembina BUMD, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman.
Di saat yang sama, BPR Bahteramas Kendari mencatat capaian lebih tinggi dengan meraih predikat Bintang 5—kategori tertinggi dalam ajang tersebut. Penilaian ini mencerminkan kinerja perusahaan yang dinilai unggul, baik dari sisi tata kelola, inovasi layanan, hingga kontribusi terhadap ekonomi daerah.
Penghargaan ini bukan sekadar simbol. Di baliknya, ada indikator ketat yang mengukur kesehatan perusahaan daerah, mulai dari aspek manajemen, keuangan, hingga dampak nyata bagi masyarakat.
Sudirman menegaskan, capaian ini menjadi validasi atas arah kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat peran BUMD sebagai motor ekonomi lokal.
“Ini bukti pembinaan berjalan efektif. Ke depan, kami dorong BUMD semakin profesional dan adaptif,” ujarnya.
Ajang TOP BUMD Awards sendiri merupakan barometer nasional yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah. Tahun ini, tema yang diusung menekankan pentingnya inovasi BUMD dalam pembangunan berkelanjutan.
Secara analitis, capaian Kendari menunjukkan satu pola menarik: daerah yang mampu membina BUMD secara konsisten cenderung memiliki daya tahan ekonomi lebih baik. BUMD tidak lagi sekadar entitas bisnis milik pemerintah, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan sektor riil.
Namun tantangannya belum selesai. Predikat Bintang 5 justru menjadi beban ekspektasi baru. Konsistensi kinerja, transparansi, dan inovasi berkelanjutan akan menjadi ujian berikutnya.
Bagi Kendari, penghargaan ini adalah momentum. Bukan garis akhir, melainkan titik tekan untuk membuktikan bahwa BUMD bisa menjadi pemain utama dalam pembangunan ekonomi daerah—bukan sekadar pelengkap*
