KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Kota Kendari mulai memanaskan mesin birokrasi jelang kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 22–26 April 2026. Agenda ini tak sekadar seremoni, melainkan menjadi panggung uji kesiapan daerah di hadapan wakil rakyat pusat.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memimpin langsung rapat terbatas bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (20/4/2026). Fokusnya jelas: memastikan seluruh aspek teknis dan substansi kunjungan tersaji tanpa celah.
Komisi V DPR RI dikenal membidangi sektor strategis seperti infrastruktur, perhubungan, perumahan, hingga penanggulangan bencana. Artinya, kunjungan ini berpotensi membuka “rapor” riil kondisi pembangunan di Kendari—baik yang sudah berjalan maupun yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa kunjungan tersebut adalah momentum krusial untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung ke pusat. Namun, ia mengingatkan, peluang itu hanya akan berarti jika didukung data yang akurat dan terintegrasi.
“Ini bukan sekadar kunjungan biasa. Kita harus menyajikan data yang valid, komprehensif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Tak hanya soal dokumen, kesiapan lapangan juga menjadi sorotan. Mulai dari lokasi yang akan dikunjungi, kebersihan lingkungan, hingga pengamanan dan mobilitas tamu negara, seluruhnya diminta dipastikan dalam kondisi optimal. Koordinasi lintas sektor pun diminta diperkuat, mengingat kompleksitas agenda yang akan dijalani.
Secara implisit, rapat ini mencerminkan kekhawatiran klasik pemerintah daerah: kunjungan pusat sering kali menjadi momen evaluasi mendadak atas kesiapan daerah. Di sisi lain, jika dimanfaatkan maksimal, kunjungan ini bisa menjadi pintu masuk percepatan proyek strategis melalui dukungan anggaran pusat.
Pemkot Kendari juga didorong responsif terhadap permintaan data dari DPR RI. Keterlambatan atau ketidaksinkronan informasi berisiko mengaburkan potret kebutuhan riil daerah di mata pengambil kebijakan nasional.
“Kerja sama semua OPD harus maksimal. Targetnya bukan hanya kegiatan berjalan lancar, tapi ada dampak konkret bagi pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya.
Dengan waktu yang kian sempit, kesiapan Pemkot Kendari kini benar-benar diuji. Pertanyaannya, apakah momentum ini akan berujung pada percepatan pembangunan, atau justru sekadar lewat sebagai agenda rutin tanpa dampak signifikan? Waktu yang akan menjawab*
