KENDARI, Kongkritpost.com- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menegaskan arah pembangunan tahun 2027 harus berbasis kolaborasi lintas pemerintahan dan penguatan sinergi antarlevel kebijakan. Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sultra di Kendari.
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi berjalan parsial dan sektoral, melainkan harus terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan di Sultra. Wilayah kepulauan dinilai masih membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk membuka keterisolasian dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Sementara wilayah daratan diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, terutama melalui sektor ketahanan pangan berbasis koperasi dan UMKM Ujarnya Selasa (5/5/2026)
Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah penguatan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Program ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara pelaku UMKM dengan kawasan industri sehingga tercipta rantai ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di daerah.
Dari sisi kinerja ekonomi, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 5,70 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih berada di angka 10,14 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 8,26 persen.
Gubernur mengingatkan bahwa masih terdapat sekitar 200 hingga 300 ribu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027 agar lebih berkeadilan dan tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang agar lebih menyentuh masyarakat di wilayah terdampak. CSR, kata dia, harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan.
Di akhir, Gubernur Andi Sumangerukka kembali menegaskan bahwa pembangunan Sultra harus berjalan dalam satu kesatuan visi tanpa kompetisi antarwilayah. Ia menolak adanya pola rebutan anggaran dan menegaskan bahwa pemerintah provinsi merupakan agregasi dari seluruh kabupaten dan kota yang harus bergerak bersama dalam satu arah pembangunan*
