KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memetakan satu hal yang semakin menentukan kualitas birokrasi: kemampuan aparatur menggunakan teknologi digital.
Bukan sekadar pelatihan dan bukan pula ujian untuk menentukan siapa yang pintar atau tidak. Pemprov Sultra akan mengukur kompetensi digital lebih dari 24.700 ASN pada 26 Agustus 2026.
Persiapan pengukuran itu dimatangkan melalui Technical Meeting Pengukuran Kompetensi Digital ASN Lingkup Pemprov Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra bersama Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia (BBLSDM) Komdigi Wilayah Makassar.
Di balik kegiatan yang secara teknis hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit itu, terdapat agenda yang jauh lebih besar: mencari tahu seberapa siap birokrasi Sultra memasuki pemerintahan berbasis digital.
Bukan Mencari yang Salah
Pj. Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah mengajak seluruh ASN mengikuti pengukuran tersebut secara serius.
Menurutnya, kemampuan digital kini bukan lagi sekadar keterampilan tambahan bagi aparatur. Digitalisasi telah masuk ke dalam cara pemerintah bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ASN dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
“Mari kita wujudkan ASN Sultra yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius,” ujarnya.
Kepala Dinas Kominfo Sultra Andi Syahrir menjelaskan, pengukuran tersebut tidak dirancang sebagai ujian yang mencari jawaban benar atau salah.
Yang dicari adalah peta kemampuan digital ASN.
Dari sana pemerintah dapat mengetahui aparatur mana yang membutuhkan penguatan kompetensi dan jenis pelatihan apa yang paling sesuai.
“Selama ini pelatihan-pelatihan digital belum semuanya berdasarkan kajian. Kadang kita menentukan siapa yang mengikuti pelatihan berdasarkan perkiraan atau subjektivitas. Melalui pengukuran ini kita bisa mengetahui siapa yang perlu ditingkatkan kompetensinya dan jenis pelatihan apa yang sesuai,” jelasnya.
Dengan kata lain, pemerintah ingin mengubah pola pelatihan.
Tidak lagi sekadar menunjuk peserta karena jabatan, perkiraan atau kebiasaan.
Tetapi berdasarkan kebutuhan yang terukur.
24.700 ASN Dipetakan
Pengukuran pada 26 Agustus akan menyasar lebih dari 24.700 ASN Pemprov Sultra.
Pesertanya mencakup CPNS, PNS, PPPK hingga PPPK paruh waktu.
Pelaksanaannya relatif sederhana.
ASN dapat mengikuti pengukuran melalui telepon seluler maupun komputer. Waktu yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 15 menit.
Pengukuran berlangsung pukul 08.00 hingga 16.00 WITA.
Peserta juga tidak harus duduk mengikuti kegiatan selama delapan jam. Yang dibutuhkan adalah masuk ke sistem dan menyelesaikan proses pengukuran sesuai mekanisme yang telah disiapkan.
Untuk memastikan seluruh perangkat daerah bergerak, Dinas Kominfo Sultra menyiapkan dashboard pemantauan partisipasi.
Perkembangan pengisian dapat dipantau secara berkala berdasarkan perangkat daerah.
Para PIC kemudian diminta aktif menyebarluaskan informasi dan tautan pengukuran kepada ASN di lingkungan masing-masing.
Dari Tanda Tangan hingga SRIKANDI
Andi Syahrir menegaskan transformasi digital tidak boleh dibebankan hanya kepada Dinas Kominfo.
Kominfo, kata dia, lebih berperan sebagai fasilitator.
Perubahan sesungguhnya terjadi di seluruh perangkat daerah.
Contohnya terlihat dari pergeseran penggunaan tanda tangan basah menuju tanda tangan elektronik hingga perubahan sistem administrasi pemerintahan dari Sisumaker menuju SRIKANDI.
“Kominfo hanya menjadi fasilitator. Transformasi digital dilakukan oleh kita semua,” katanya.
Karena itu, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan semata-mata berapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah.
Yang jauh lebih penting adalah apakah aparatur mampu menggunakan teknologi tersebut untuk membuat pekerjaan lebih cepat, pelayanan lebih mudah, dan administrasi pemerintahan lebih efektif.
Menuju Peta Talenta Digital
Hasil pengukuran nantinya tidak berhenti sebagai angka.
Data tersebut akan menjadi dasar pembentukan Gugus Tugas Talenta Digital ASN yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra.
Di sinilah nilai strategis pengukuran tersebut.
Pemprov Sultra tidak hanya ingin mengetahui tingkat literasi digital ASN hari ini, tetapi juga mencari aparatur yang memiliki kapasitas dan potensi untuk menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan.
Andi Syahrir berharap tingkat partisipasi ASN tinggi karena hasil pemetaan akan menjadi gambaran kondisi kompetensi digital birokrasi Sultra.
“Ini bukan hanya kegiatan Kominfo, tetapi untuk kita semua. Hasilnya akan menjadi gambaran kondisi kompetensi digital ASN sekaligus dasar untuk menentukan kebutuhan pengembangan kapasitas ke depan,” pungkasnya.
Technical Meeting tersebut turut menghadirkan Firdaus Masyhur dari BBLSDM Komdigi Wilayah Makassar yang memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pengukuran.
Jika seluruh ASN berpartisipasi, Pemprov Sultra untuk pertama kalinya memiliki gambaran yang lebih konkret mengenai siapa yang sudah siap secara digital, siapa yang masih membutuhkan pendampingan, dan kompetensi apa yang harus diperkuat.
Itulah yang membuat pengukuran 26 Agustus bukan sekadar agenda Kominfo.
Ini adalah upaya membaca kesiapan birokrasi Sultra menghadapi pemerintahan yang semakin bergantung pada teknologi dan data*
