KENDARI, Kongkritpost.com- Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran memilih turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar persoalan yang terjadi di tingkat lingkungan.
Melalui program “Wali Kota Kendari Menyapa”, Siska bersama jajaran pemerintah dan Forkopimda berdialog dengan warga Kecamatan Mandonga dan Puuwatu di halaman Kantor Camat Puuwatu, Selasa (18/8/2026).
Forum itu berlangsung terbuka. Warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari sampah, banjir, jalan rusak, lampu penerangan hingga perubahan data penerima bantuan sosial.
Siska hadir bersama Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, termasuk legislator dari daerah pemilihan Mandonga-Puuwatu.
Menurut Siska, pemerintah memang memiliki data dan laporan mengenai kondisi kota. Namun, informasi dari masyarakat tetap dibutuhkan untuk melihat persoalan secara lebih nyata.
“Tidak semua orang bisa menyuarakan apa yang terjadi. Kacamata saya dan Pak Wakil berbeda dengan kacamata Bapak/Ibu,” kata Siska.
Karena itu, keberadaan RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh adat dinilai penting. Mereka berinteraksi langsung dengan warga sehingga mengetahui persoalan yang terkadang tidak terlihat dalam laporan administratif pemerintah.
Sampah Jadi Pekerjaan Rumah Besar
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus Siska adalah sampah.
Ia mengungkapkan produksi sampah Kota Kendari kini mendekati 300 ton setiap hari. Sekitar 85 persen di antaranya berasal dari rumah tangga.
Besarnya produksi tersebut menjadi tantangan ketika kemampuan armada pengangkutan masih terbatas.
Pemkot Kendari kemudian menyiapkan pola baru melalui Lembaga Penanganan Sampah (LPS) berbasis kelurahan.
Sistem ini akan menempatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Pengelolaan tidak hanya menunggu pemerintah mengangkut sampah, tetapi dimulai dari lingkungan masing-masing.
“Persampahan ini tanggung jawab kita semua. Bukan sampah ini tanggung jawab pemerintah saja,” tegas Siska.
LPS nantinya melibatkan RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
Mereka akan membahas mekanisme pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah warga, termasuk siapa yang mengelola dan bagaimana sistem pembiayaannya.
Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada November 2026.
Sebagai tahap awal, Pemkot Kendari menyiapkan pilot project di delapan kecamatan dan 15 kelurahan.
Untuk mengatasi persoalan akses di kawasan permukiman, kendaraan roda tiga akan didorong sebagai salah satu sarana pengangkutan.
Kendaraan tersebut dinilai lebih mudah masuk ke lorong-lorong dibandingkan truk sampah berukuran besar.
Warga juga akan didorong memilah sampah dari rumah. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat disalurkan melalui bank sampah.
Warga Bongkar Keluhan
Persoalan banjir turut muncul dalam dialog.
Warga Mandonga, Korumba dan Lalodati menyampaikan keluhan mengenai genangan yang masih terjadi di sejumlah titik.
Warga Watulondo juga menyampaikan persoalan lingkungan.
Sementara persoalan penerangan jalan disampaikan warga yang mengeluhkan lampu di sejumlah lorong tidak berfungsi.
Kawasan belakang Rumah Jabatan Gubernur hingga jalur dua juga menjadi perhatian karena minimnya penerangan dinilai dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan pada malam hari.
Di Punggolaka, warga menyampaikan keluhan mengenai jalan yang rusak.
Tak hanya persoalan infrastruktur, perubahan data penerima bantuan sosial juga menjadi keluhan.
Sejumlah warga mengaku tidak lagi menerima bantuan setelah terjadi perubahan klasifikasi atau desil dalam pendataan kemiskinan.
Aspirasi Tak Berhenti di Forum
Siska memastikan berbagai keluhan tersebut menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
Namun, tindak lanjut akan disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.
Bagi Siska, forum tersebut bukan sekadar agenda bertemu masyarakat. Pemerintah ingin mengetahui secara langsung apa yang terjadi di lingkungan warga.
Ia juga mengajak masyarakat tidak menyerahkan seluruh persoalan kota kepada pemerintah.
Terutama dalam persoalan sampah, keterlibatan warga sejak dari rumah dinilai menjadi faktor penentu.
“Kita ingin Kota Kendari menjadi kota yang bersih, tertib dan indah. Untuk itu, peran serta seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan, RT dan RW sangat kami harapkan,” ujar Siska.
Dengan pola tersebut, “Wali Kota Kendari Menyapa” menjadi ruang pertemuan antara kebijakan pemerintah dan kenyataan di lapangan.
Pemerintah mendengar. Warga menyampaikan. Persoalan kemudian dipetakan untuk dicari jalan keluarnya.
Dan untuk persoalan sampah, Siska ingin warga tidak lagi sekadar menjadi pihak yang menghasilkan sampah, tetapi ikut menjadi bagian dari solusi*
