KENDARI, Kongkritpost.com-Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka tampil sebagai keynote speaker dalam Simposium Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah bertema “Transformasi Digital dan E-Government dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Transparan”. Kegiatan ini digelar di Kampus Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa (10/2/2026).
Dalam paparannya, Gubernur Andi Sumangerukka membagikan pengalaman memimpin daerah di tengah kompleksitas pemerintahan era digital. Ia menegaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, terdapat dua pijakan utama yang menjadi dasar kebijakan.
“Dua hal yang saya pikirkan di awal pemerintahan, yakni bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Berangkat dari prinsip tersebut, ia menilai transformasi birokrasi dan e-government sebagai langkah strategis yang tak bisa ditunda. Digitalisasi, menurutnya, bukan sekadar mengikuti tren, melainkan instrumen untuk mendorong inovasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat dan mempermudah layanan publik.
“E-government hadir untuk mempermudah pelayanan publik,” tuturnya.
Komitmen ini mendapat apresiasi dari Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. Ia menyebut Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang patut dicontoh dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan.
“Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang menjadi rookie dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan,” katanya.
Pengakuan tersebut selaras dengan capaian Pemprov Sultra yang berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah kategori Rookie of the Year.
Lompatan ini tergolong signifikan, mengingat pada 2023 Sultra masih berada di posisi terbawah (peringkat 34 dari 34 provinsi), dan kini melonjak ke peringkat ke-16 dari 38 provinsi.
Gubernur menekankan, keberhasilan e-government sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia aparatur. Karena itu, transformasi birokrasi harus dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN menjunjung integritas, profesionalisme, serta adaptif terhadap teknologi dan tuntutan publik.
“Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, perubahan harus dimulai dari kepemimpinan. Karena itu, saya ingin membangun sistem yang baik,” tegasnya.
Ia menutup paparan dengan menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas berbasis sistem digital merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas*
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook