KENDARI, Kongkripost.com- Aspirasi pembangunan dari Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dipastikan tidak sekadar jadi catatan rapat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan enam usulan strategis Kolut tetap on the track dalam perencanaan daerah, meski ruang fiskal sedang diperketat kebijakan efisiensi nasional.
Penegasan itu mengemuka usai Rapat Koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar 11 April 2025 di Baubau. Forum ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan arena sinkronisasi kepentingan antara kabupaten dan provinsi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, menyebut ada enam agenda yang diperjuangkan Kolut: perbaikan infrastruktur jalan, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rumah layak huni, pembangunan tambat labu, rehabilitasi irigasi, serta penguatan sektor pertanian dan perkebunan.
Dari semua usulan, ruas Batu Putih–Porehu sepanjang 5 kilometer ditetapkan sebagai prioritas utama. Total sekitar 40 kilometer jalan di Kecamatan Porehu, Tolala, dan Batu Putih dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup serius. Dampaknya terasa langsung pada mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Awalnya, pembiayaan ruas tersebut diharapkan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Namun pengajuan 2024 untuk pelaksanaan 2025 terpaksa gugur akibat efisiensi nasional. Anggaran dipangkas, proyek tertunda. Situasi ini memaksa Pemprov menyiapkan strategi alternatif.
“Jika IJD 2026 tidak disetujui, maka penanganannya akan dialihkan melalui APBD Provinsi 2027 dengan panjang 5 sampai 10 kilometer, menyesuaikan kemampuan fiskal,” jelas Andi Sabtu (14/2/2026)
Dorongan percepatan juga datang dari DPRD Kolut bersama pemerintah kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat yang telah melakukan audiensi di Kendari. Hasil koordinasi dengan Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menegaskan kondisi jalan memang butuh intervensi cepat.
Untuk usulan SPAM di Kecamatan Lambai, Pemprov belum menempatkannya dalam daftar super prioritas. Penilaian dilakukan secara makro dengan mempertimbangkan urgensi dan keterbatasan anggaran. Dalam kalkulasi pembangunan, jalan dinilai lebih mendesak.
Di sektor perumahan, progres sudah terlihat. Sebanyak 20 unit rumah layak huni telah terealisasi di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara, dari total 30 unit yang diusulkan. Program ini bagian dari alokasi 200 unit rumah tingkat provinsi yang dibagi proporsional ke kabupaten/kota.
Adapun pembangunan tambat labu di Desa Lame Tuna (Kodeoha) dan Desa Bahari (Tolala) masih menunggu kepastian anggaran pusat. Selama ini pembiayaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan untuk 2026 belum masuk alokasi nasional.
Di sektor pertanian, rehabilitasi irigasi Tambat Pakue sepanjang 2 kilometer direncanakan masuk tahap perencanaan teknis pada 2026. Pemprov juga memperjuangkan dukungan APBN untuk benih kakao Rp24 miliar (1.500 hektare), kelapa dalam Rp5 miliar (2.000 hektare), serta pala Rp650 juta. Program sambung pucuk disiapkan untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
Untuk 2025, bantuan yang telah disalurkan mencakup benih kakao 200 hektare senilai Rp2,04 miliar, sambung pucuk Rp1,6 miliar untuk 100 hektare, serta benih pala Rp471,6 juta.
Andi menegaskan, sebagian besar dukungan tersebut masih dalam tahap perjuangan di pusat. Ia mengingatkan pentingnya sinergi lintas level pemerintahan.
“Tidak boleh ada dikotomi antara APBN dan APBD. Semua sumber pendanaan harus diperjuangkan bersama demi masyarakat Kolaka Utara,” tegasnya.
Di tengah tekanan efisiensi, Pemprov Sultra mencoba memainkan strategi realistis: memprioritaskan yang paling mendesak, menyesuaikan kemampuan fiskal, dan memastikan aspirasi Kolut tidak berhenti sebagai wacana di ruang Musrenbang(Man)
