KENDARI, Kongkritpost.com- Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto menyebut dalam laporan pertanggungjawaban kinerja ada 3 (tiga) aspek kinerja dengan 16 (enam belas) indikator yaitu pertama Pemerintahan ada 6 (enam) indikator laksanakan yaitu pertama pemerintahan wewenang daerah, kedua Pembinaan Pengawasa (Binwas) perangkat daerah Prov/Kab/Kota, ketiga pegang teguh/amalkan Pancasila, UUD NKRI 1945, keutuhan NKRI, keempat jaga etika dan norma untuk pemerintahan wewenang daerah, kelima kerjasama dengan Forkopimda dan instansi vertikal dan keenam lakukan wewenang lain.
Hal itu ia kemukakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (18/12/2023). Untuk itu dalam aspek pembangunan ada 6 (enam) indikator yaitu pertama tepat waktu susun dan ajukan Ranperda pertanggungjawaban APBD ke DPRD, kedua terapkan pemerintahan bersih dan baik, ketiga kelola APBD, keempat realisasi investasi bijak, kemudahan invesy, SPT promo dan kemudahan perijinan berusaha, kelima inovasi dan keenam penanganan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Kemudian kemasyarakatan ada 4 (empat) indikator yaitu: 1. Tentram dan tertib masyarakat, 2. Bagian Demokrasi: serap aspirasi dan tingkatkan partisipasi Masyarakat, 3. Tindaklanjuti dan diselesaikan pengaduan masyarakat dan 4. Kebijakan mitigasi, bencana, PMK, longsor, banjir dan kebakaran.
“Sebagai catatan yang pertama berbicara tentang aspek pemerintahan merupakan wewenang daerah sebut saja pajak air sehingga langkah-langkah saya ketika menteri Perhubungan sehingga saya komunikasi untuk SOP, kedua saya koordinasikan dengan jaksa sebagai pengacara negara,” kata Andap.
Dalam melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebut saja RT/RW sehingga sekian lama ada catatan pulau kawi-kawula kita berebutan dengan Sulawesi Selatan agar dicatat dan ada jejak digital.
Kemudian didalam penyusunan APBD 2024 kita harus tepat waktu dalam penyusunan APBD nomor 15 tahun 2023 sehingga pesan sederhana untuk menarik dukungan anggaran masih kurang kurang memberikan informasi bagaimana penyerapannya harus dikejar dalam penyerapan anggaran harus dipikirkan sehingga masing-masing di cek, keempat aspek pemerintahan yang bersih dan baik dan kelima status bencana tanggap darurat.
Arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan 8 (delapan) arahan Presiden tahun 2023 di samping arahan Presiden saya sudah sampaikan kepada Mendagri RI ada target dan laporan, sehingga harus akuntabel, serta harus melaksanakan amanah dan berikan informasi yang jelas, apa yang akan dilakukan selama 1 Minggu dicek .
Kemudian sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor: 800.1.14/2610/IJ Tanggal:26 Oktober 2023 (lampiran V) sehingga ada 10 indikator prioritas Pj. Gubernur Sultra yaitu: 1. Kesehatan, 2. Stunting, 3. Layanan Publik, 4. Kemiskinan Ekstrem, 5. Inflasi, 6. BUMD, 7. Penyerapan anggaran, 8. Perizinan, 9. Kegiatan unggulan dan 10. Pengangguran.
Dalam hal ini, kesehatan harus tau berapa jumlah keseluruhan seperti tenaga medis, dokter spesialis, PNS, Non PNS, sub spesialis/kompetensi dasar dan spesialis gigi sehingga kekurangan dokter spesialis seperti radiologi, anastesi, bedah, patologi klinik dan spesialis anak, ada juga sebaran dokter spesialis yang tidak merata di Kab. Konsel, Konut, Wakatobi, Kolut, Koltim, Butur, Buteng, Busel dan Kab. Mubar
Sehingga kurangan ini di identifikasi, tidak mungkin saya selama 3 bulan ini kerjakan berarti mesin organisasi ada di Sekda, Asisten Sekda, dibantu Perangkat Daerah mari kita hidupkan lagi organisasi kalau ada pimpinan yang baru Gubernur, Wakil Gubernur yang nantinya terpilih harus dihidupkan organisasi itu sendiri, sehingga berbicara birokrasi, administrasi adalah pelayanan publik itu patokannya intinya bagaimana melayani publik dengan baik.
Ada Rumah Sakit (RS) terbatas tipe B yaitu 4 (empat) RS Kendari, RSUD Bahteramas, RS Jantung dan RS Jiwa Kendari, sehingga belum ada RS Tipe A yaitu ada 4 yang medik spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lain dan 13 medik sub spesialis, serta pasien dengan penyakit serius pada Kab/Kota cenderung dibawa ke Kendari dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kemudian upaya akselerasi turunkan stunting yaitu intensifikasi koordinator Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Prov/Kab/Kota, pastikan Prov/Kab/Kota telah implementasi sesuai Rencana Progres penurunan stunting, dengan langkah: intervensi spesifik, giat langsung atasi sebab stunting, leading sektor Dinkes: sosialisasi dan beri bantuan asupan makanan, cegah infeksi, status gizi ibu muda dan bumil, sosialisasi PMS serta sosialisasi kesehatan lingkungan dan intervensi sensitif dalam giat berhubungan dengan sebab tidak langsung stunting sehingga leading sektor Dinkes kerjasama dengan Perangkat Daerah (PD) lainnya.
Maka dari itu layanan publik yang sudah miliki Standar Pelayanan Publik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Bahteramas, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi Setda, Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Sehingga kita bisa melihat jenjang digital dari 55 perangkat daerah sehingga 41 yang belum ada SOP belum ada digitalisasi sehingga perlu kecepatan dalam pelayanan public,” jelas Andap.
Lanjut dia, 3 dari 21 Mol Pelayanan Publik (MPP) di Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara yang sudah ada MPP Kab.Bombana, Kota Kendari dan Kab. Konawe dan Kab/Kota yang lain masih konfirmasi perencanaan anggaran dan persiapan peresmian 2024, serta Kab. Kolaka Timur masih tahap kontruksi.
Selain itu, dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, pertama penguatan komitmen kepala daerah Kab/Kota di wilayah Prov. Sultra, kedua penajaman intervensi program dan anggaran dengan pendekatan: dalam pemanfaatan data By Name By Address yang bersumber dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemetaan program kegiatan berbasis spasial dan ketiga penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa/kelurahan presisi
Adapun Penyerapan anggaran ada realisasi Rp. 376.199.953.518 target Rp. 4.912.167.261.707 sehingga standar Triwulan 1: 15-21,32% sekitar 7,66% Triwulan 1 (Januari-Maret), untuk Triwulan II ( April-Juni) realisasi Rp. 1.485.160.033.433 dengan target Rp. 4.912.167.261.707 standar TW II: 40-51,52% sekitar 30%, Triwulan III (Juli-September) realisasi Rp. 2.849.068.543.114 dengan target Rp. 4.912.167.261.707 sekitar 58% untuk standar TW III: 60-77,77% dan Triwulan IV (cut off 5 Desember) standar TW IV : 90-100% dengan realisasi Rp. 3.936.840.447.841 sehingga target Rp. 5.531.802.803.623 sekitar 71,17%
Jadi untuk kegiatan unggulan yaitu disiplin pegawai, sehat dan produktif, Tranparansi eksekusi Pengaduan Masyarakat (Dumas) terhadap teknologi kinerja, perbaiki Administrasi persuratan, replikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, sisumaker Kemenkumham dan selenggarakan sistem pemerintahan berbasis data desa/kelurahan presisi dan Rancangan Peraturan Daerahnya (Ranperdanya).
Kegiatan unggulan Pj. Gubernur Sultra merupakan arah bijak/program/giat APBD dengan fokus penuhi hak konstitusional masyarakat yaitu: pertama, Sandang Pangan Papan, kedua Pendidikan dan kebudayaan, ketiga kesehatan, pekerjaan yang layak dan jaminan sosial, keempat kehidupan sosial, perlindungan hukum dan ham dan infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, serta peu atensi dan implementasi 8 arahan Presiden dan Arahan Mendagri.
“Saya juga mengapresiasi capaian keberhasilan diraih yaitu tanggal 17 Oktober 2023 juara 3 pemanfaatan mail multi domain tingkat Pemprov. yang disampaikan oleh Kominfo, pada tanggal 7 November 2023 kita sudah mampu mengkonsolidasikan pengadaan aspal Buton, pada saat itu saya menandatanganinya di Muna Barat tidak pernah dikasih masuk di e-katalog, pada 21 November peringkat ketiga anugerah legistrasi tahun 2023 kategori pemerintah daerah provinsi yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM,” beber Andap.
Kemudian tanggal 25 November di dalam rangka pengendalian inflasi kita melakukan penanaman holtikultura sebanyak 2,7 juta, secara serentak oleh pelajar SMA/ SMK yang dipusatkan di Konawe dan ini dapat rekor muri, 1 Desember 2023 peringkat ketiga pembina produktivitas tenaga kerja kategori kecil dari Kementerian Ketenagakerjaan, tanggal 11 Desember kita terbaik pertama kategori wilayah pusat pertumbuhan industri dari Kementerian Perindustrian, dan terakhir 15 Desember kita Provinsi terbaik bangga berwisata di Indonesia tingkat nasional dari Kemenko Marves kita mendapat 3 piala secara nasional.
Kemiskinan Ekstrem ada 7 yaitu
1. Kemiskinan Ekstrem Sultra turun (1,65%) tapi masih diatas rata-rata nasional (1,12%)
2. Validasi data, masih gunakan data 2022 agar masing-masing perangkat daerah update
3. Setiap Kab/Kota agar didukung data by name, by adres dan selalu di update, karena tidak di-updatez.maka pusat tidak bisa ikut perbaiki
4. Ada 2 Kabupaten tingkat kemiskinan ekstrem tinggi (Konawe 6%, Kolaka 4,49%)
5. Penurunan kemiskinan ekstrem salah satu atensi Presiden agar korelasikan dengan APBD yang ada, target 2024: 0%
6. Indikator yang diminta dimasukan, padahal dan kemiskinan ekstrim dalam data tidak dimasukkan padahal ada di P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan BPS
7. September 2022 sampai dengan September 2023, terdapat 8 Kab/Kota angka kemiskinan
Sehingga Provinsi Sulawesi Tenggara diharapakan lebih serius dan gercep untuk tangani sektor ini sebagai wakil pemerintah pusat.
Dalam kegiatan ini Asisten 1 Setda Sultra, Kepala Bappeda Sultra, Para Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sultra, Sekdis dan Para Kepala Bidang. (Red)
