KENDARI, Kongkritpost.com– Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru tentang inflasi di Sulawesi Tenggara (Sultra), menunjukkan angka inflasi tahunan sebesar 2,90%, yang tetap berada dalam rentang terkendali antara 1,5% hingga 3,5%. Meskipun mengalami kenaikan signifikan dari bulan sebelumnya, angka inflasi bulanan Sultra masih terjaga, dengan peningkatan sebesar 0,19%.
“Peningkatan inflasi yang terjaga ini menggambarkan komitmen kami untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Meskipun ada tantangan, kami terus berusaha memastikan bahwa inflasi tetap terkendali,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Pada Jumat (1/2/2024)
Sultra menempati peringkat ke-20 dari total 38 provinsi di Indonesia dalam hal inflasi, menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi di daerah ini relatif berhasil. Namun demikian, beberapa kabupaten dan kota di Sultra memiliki inflasi yang berbeda-beda, seperti Konawe dengan 4,10%, Baubau dengan 3,58%, Kolaka dengan 2,79%, dan Kendari dengan 2,27%.
Beras tetap menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Sultra, dengan angka inflasi mencapai 21,64%, memberikan andil sebesar 1,17%. Hal ini mencerminkan tren kenaikan harga beras yang meluas di seluruh Indonesia, kecuali di Provinsi Jambi.
Meskipun demikian, ada berita baik dari sektor pertanian, di mana produktivitas beras Sultra meningkat meskipun luas panen mengalami penurunan. “Peningkatan produksi beras Sultra tahun 2023 menjadi 275,31 ribu ton, menunjukkan efektivitas program pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada petani,” ungkapnya.
Selain beras, beberapa komoditas lain yang turut menyumbang inflasi di Sultra antara lain angkutan udara, mobil, tarif dokter umum, sigaret kretek mesin, tomat, sawit hijau, ikan mujair, akademi/perguruan tinggi, emas perhiasan, ikan selar, dan ikan tude.
“Penyesuaian tarif dokter umum juga berkontribusi pada inflasi, terutama di Kabupaten Konawe, yang didasari oleh regulasi perpajakan daerah,” tambahnya.
Untuk mengatasi laju inflasi, Pj Gubernur sultra telah memberikan instruksi kepada para pemangku kepentingan dan kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, rencananya akan diselenggarakan Gerakan Penanganan Masalah (GPM) secara serentak di 17 Kabupaten/Kota di Sultra.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Sulawesi Tenggara dapat terus menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi, serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional( Red)
