KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran Pemprov Sultra dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra.
Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, serta menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
Dari pihak Pemprov Sultra, rapat ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Karantina, Biro Perekonomian, Dinas Ketahanan Pangan, serta instansi terkait lainnya.
Dalam rakor tersebut, Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan, yang diperkirakan akan dimulai pada 1 Maret 2025.
“Bulan suci Ramadan tinggal dua minggu lagi. Kita perlu melakukan konsolidasi lebih lanjut, terutama bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta kementerian dan lembaga terkait. Kita harus mulai menghitung dan mempersiapkan stok kebutuhan pokok, distribusi angkutan, serta faktor lainnya hingga Hari Raya Idulfitri. Oleh sebab itu, kami berharap ada langkah konkret untuk membaca situasi terkini agar harga tetap terkendali,” ujar Tomsi Tohir.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam laporannya menyebutkan bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76% (month-to-month/m-t-m). Penyumbang terbesar deflasi ini berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan kontribusi 1,44%. Ujar Senin (10/2/2025)
Namun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi dengan andil 0,56%, menandakan adanya tren kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan.
Memasuki minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas utama menunjukkan tren kenaikan harga, di antaranya:
1.Cabai merah naik 7,23% dibanding Januari 2025.
2.Minyakita naik 0,41% dibanding Januari 2025.
3.Gula pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025.
Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami penurunan harga, seperti:
1.Cabai rawit turun 4,35% dibanding Januari 2025.
2.Bawang putih turun 7,96% dibanding Januari 2025.
3.Bawang merah turun 7,96% dibanding Januari 2025.
4.Telur ayam ras turun 2,56% dibanding Januari 2025.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan IPH 3,96%, menjadikannya salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.
Menurut data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendagri, lonjakan harga di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit dan cabai merah, yang merupakan bahan pangan utama di berbagai daerah.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diharapkan lebih aktif melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025.
Menanggapi kondisi ini, Pemprov Sultra melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap stabil. Sejumlah strategi yang akan dilakukan antara lain:
1.Mempercepat distribusi pangan ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan.
2.Meningkatkan operasi pasar untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
3.Berkoordinasi dengan BPS dan Badan Pangan Nasional untuk memperkirakan kebutuhan stok pangan menjelang Ramadan.
4.Melakukan sidak pasar guna mengantisipasi spekulasi harga oleh oknum pedagang.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi gejolak harga dan memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menjalani ibadah Ramadan dengan tenang dan tanpa beban ekonomi yang berat.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra dalam mengantisipasi lonjakan harga jelang Ramadan 2025. Dengan berbagai langkah strategis yang disiapkan, diharapkan harga kebutuhan pokok dapat tetap stabil, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan nyaman tanpa kekhawatiran terhadap harga pangan yang melonjak.
Pemantauan harga yang lebih ketat, intervensi pasar yang lebih efektif, serta sinergi antarinstansi akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di Sulawesi Tenggara( Red)
