KENDARI, kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini berlangsung secara virtual melalui platform Zoom Meeting dan berpusat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung rakor ini dengan menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis Senin (17/2/2025)
Dari pihak Pemprov Sultra, peserta yang hadir mencakup Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan, dan instansi terkait lainnya.
Dalam agenda pembahasan mengenai kesiapan angkutan Lebaran 2025, Mendagri Tito Karnavian menekankan perlunya koordinasi optimal dalam pengelolaan transportasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 H. Arus mudik diperkirakan mulai meningkat pada 28 Maret 2025, sedangkan arus balik diprediksi terjadi pada 7 April 2025.
Sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Hari Raya Idul Fitri 2025 ditetapkan pada 31 Maret dan 1 April 2025, dengan tambahan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025.
Kita akan memasuki Ramadan pada 1 Maret 2025, dan setelah itu menghadapi tantangan besar dalam mengelola mobilitas masyarakat saat Idul Fitri. Ini merupakan periode dengan tingkat mobilitas tertinggi dalam kalender nasional, sehingga diperlukan perencanaan matang di sektor transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik,” ujar Tito Karnavian.
Kemendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ yang menegaskan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama musim mudik.
Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi turut menyampaikan sejumlah rekomendasi, termasuk penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025 guna mengurangi kepadatan arus mudik. Ia juga mengusulkan pelaksanaan program mudik gratis, penyediaan fasilitas rest area yang memadai, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan.
Dalam sesi pengendalian inflasi, Mendagri memaparkan bahwa tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 dibanding Januari 2024) mencapai 0,76%, sedangkan inflasi bulanan (Januari 2025 dibanding Desember 2024) mencatat deflasi sebesar -0,76%.
Dua sektor utama yang berkontribusi terhadap deflasi adalah:
1. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (-9,16%)
2. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-8,08%)
Deflasi di sektor perumahan terutama dipengaruhi oleh diskon 50% bagi pelanggan listrik dengan daya di bawah 2200 watt pada Januari dan Februari 2025.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyoroti beberapa komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri, termasuk daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, serta emas perhiasan.
“Walaupun terjadi deflasi pada Januari 2025, beberapa komoditas strategis masih mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada terhadap potensi inflasi yang bisa dipicu oleh meningkatnya permintaan di bulan Ramadan,” jelas Pudji Ismartini.
Dalam rakor ini, juga dibahas perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah. Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan IPH sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan tertinggi secara nasional.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sultra terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025. Berbagai upaya akan dilakukan untuk menekan potensi lonjakan inflasi akibat tingginya permintaan terhadap komoditas strategis di pasar( Red)
