KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Kota Kendari tengah menyiapkan langkah besar dalam upaya memutus mata rantai stunting melalui pendataan masif terhadap puluhan ribu anak, penguatan layanan Posyandu, serta pelaksanaan intervensi kesehatan secara serentak yang akan dimulai pada Juli 2026.
Upaya tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kota Kendari yang digelar Rabu (17/6/2026). Dalam forum itu, pemerintah menegaskan bahwa perang melawan stunting tidak lagi hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, melainkan bergerak lebih jauh dengan membangun sistem pencegahan sejak dini.
Pemerintah Kota Kendari menilai keberhasilan menurunkan angka stunting sangat ditentukan oleh kemampuan mendeteksi kelompok rentan sebelum mereka masuk dalam kategori stunting. Karena itu, pendataan menjadi fondasi utama yang saat ini sedang dikerjakan secara intensif hingga ke tingkat lingkungan terkecil.
Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, mengatakan stunting merupakan tantangan pembangunan yang dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, tetapi juga menyangkut kualitas generasi penerus daerah.
Ia menjelaskan, anak yang mengalami stunting berpotensi menghadapi hambatan dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan intelektual. Kondisi itu dapat berpengaruh terhadap kemampuan belajar, produktivitas, hingga daya saing ketika memasuki usia dewasa.
Karena itu, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan banyak sektor secara bersamaan. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan, sanitasi lingkungan, akses air bersih, ketahanan pangan keluarga, serta pola pengasuhan yang diterapkan orang tua di rumah.
“Masalah stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi. Semua pihak harus bergerak bersama agar hasilnya benar-benar maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Hasria Mahmud, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tidak hanya fokus pada anak yang telah teridentifikasi stunting. Perhatian yang lebih besar justru diarahkan kepada kelompok anak yang memiliki risiko mengalami kondisi tersebut.
Berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari 400 anak yang masuk kategori stunting dan menjadi sasaran penanganan langsung pemerintah. Namun di luar angka itu, terdapat sekitar 12 ribu anak yang dinilai memiliki faktor risiko dan memerlukan pengawasan lebih intensif.
Menurut Hasria, kelompok inilah yang menjadi target utama dalam strategi pencegahan yang sedang disusun pemerintah daerah.
“Kita ingin bergerak sebelum masalahnya terjadi. Jika anak-anak yang berisiko bisa diketahui lebih awal, maka peluang mereka untuk tumbuh sehat akan jauh lebih besar,” katanya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Kota Kendari kini sedang menghimpun data sekitar 30 ribu anak yang tersebar di seluruh wilayah kota. Pendataan dilakukan secara berjenjang melalui RT, kelurahan, kader Posyandu, hingga petugas kesehatan.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan pola intervensi yang paling tepat, termasuk memetakan anak-anak yang belum rutin mendapatkan layanan kesehatan melalui Posyandu.
Hasria menargetkan seluruh data sudah terkumpul sebelum awal Juli. Setelah proses verifikasi selesai, pemerintah akan melaksanakan intervensi serentak yang mencakup pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan, distribusi vitamin, edukasi keluarga, hingga pelayanan kesehatan gratis bagi ibu hamil dan balita.
Selain aspek kesehatan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan sosial yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya risiko stunting. Di antaranya adalah pernikahan usia dini dan kehamilan pada usia yang belum matang.
Fenomena tersebut dianggap memiliki kaitan erat dengan kesehatan ibu dan kualitas tumbuh kembang anak sehingga memerlukan pengawasan lebih ketat dari pemerintah hingga tingkat kelurahan.
Di sisi lain, keberadaan Posyandu masih menjadi tumpuan utama dalam menjalankan berbagai program kesehatan masyarakat. Namun, kondisi sarana yang ada ternyata masih jauh dari ideal.
Ketua Pembina Posyandu Kota Kendari, Shintya Putri Anawula Sudirman, mengungkapkan bahwa Kota Kendari saat ini memiliki 228 Posyandu yang tersebar di berbagai kelurahan. Sayangnya, lebih dari separuh fasilitas tersebut masih membutuhkan pembenahan.
Data yang dipaparkan menunjukkan sebanyak 122 Posyandu atau sekitar 53 persen berada dalam kondisi belum layak. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri karena Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
Menurut Shintya, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat penimbangan balita, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan keluarga, pemantauan ibu hamil, serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan masyarakat.
Karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan Posyandu menjadi salah satu prioritas yang harus segera dilakukan.
Sementara itu, Lurah Watubangga, Nusman Pagalu, menyebut keberhasilan pendataan sangat bergantung pada peran RT yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Melalui keterlibatan RT, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keluarga yang berisiko stunting, termasuk anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.
Dengan menggabungkan kekuatan data, peran aktif Posyandu, serta intervensi kesehatan yang terarah, Pemerintah Kota Kendari berharap mampu menekan angka stunting secara signifikan. Lebih dari sekadar memenuhi target statistik, langkah tersebut menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang(Red)
