KENDARI, Kongkritpost.com- Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa penerapan sistem merit merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Dalam diskusi yang digelar di Kendari, MW KAHMI Sultra menilai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah harus meninggalkan pola lama yang mengedepankan kedekatan personal, kepentingan politik, maupun pertimbangan subjektif dalam pengisian jabatan.
Menurut KAHMI, promosi, mutasi, hingga pengembangan karier ASN harus sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, integritas, serta rekam jejak kinerja yang terukur. Dengan demikian, birokrasi akan diisi oleh sumber daya manusia terbaik yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Koordinator Presidium MW KAHMI Sultra, Prof. Nur Alim, mengatakan meritokrasi bukan sekadar kewajiban menjalankan regulasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk melahirkan tata kelola pemerintahan yang sehat dan berdaya saing.
“Ketika sistem merit dijalankan secara konsisten, setiap ASN memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kemampuan dan prestasinya. Dari proses itulah akan lahir pemimpin birokrasi yang berkualitas dan dipercaya masyarakat,” ujarnya, Jumat (31/7/2026).
Ia menilai sedikitnya terdapat tiga manfaat besar dari penerapan meritokrasi secara konsisten. Selain menciptakan rasa keadilan di lingkungan ASN, sistem tersebut juga mendorong munculnya pemimpin birokrasi yang kompeten serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Prof. Nur Alim juga menegaskan bahwa birokrasi modern tidak lagi dapat dibangun melalui pendekatan “like and dislike”. Menurutnya, pemerintah membutuhkan aparatur yang memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan beradaptasi menghadapi dinamika pembangunan.
Sebagai tindak lanjut hasil diskusi, MW KAHMI Sultra berencana membentuk forum komunikasi aparatur sekaligus menyelenggarakan berbagai program penguatan kapasitas ASN. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi, peningkatan kompetensi, sekaligus penguatan etika birokrasi di Sulawesi Tenggara.
KAHMI Sultra juga membuka peluang kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan badan usaha milik negara seperti PT TASPEN, guna mendukung program peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
Melalui inisiatif tersebut, MW KAHMI Sultra berharap budaya meritokrasi semakin mengakar dalam birokrasi daerah sehingga mampu melahirkan aparatur yang profesional, netral, adaptif, dan siap menjawab tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara*
