KENDARI, Kongpost.com- Pembangunan infrastruktur perdesaan di Sulawesi Tenggara memasuki babak baru.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau PISEW Tahun Anggaran 2026 resmi memasuki tahap pelaksanaan setelah kontrak swakelola ditandatangani.
Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya pekerjaan infrastruktur yang diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu membuka akses dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara, Heber, S.T., yang hadir mewakili Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, meminta seluruh pihak menjaga pelaksanaan program tetap berada dalam koridor aturan.
Menurutnya, PISEW harus dikerjakan secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel ujar Heber Jumat (21/8/2026)
Kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi perhatian utama agar setiap tahapan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun teknis.
Pesannya sederhana: pembangunan tidak boleh sekadar mengejar pekerjaan selesai.
Infrastruktur yang dibangun harus memiliki mutu dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Penekanan serupa disampaikan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I, Alkimran Budullah, S.T., M.P.W.K.
Ia meminta pengawasan dilakukan sejak pekerjaan masih berada di atas meja perencanaan hingga infrastruktur selesai dan memasuki tahap serah terima.
Menurutnya, perencanaan yang tepat sasaran harus berjalan beriringan dengan kualitas pekerjaan di lapangan.
Sebab, infrastruktur yang dibangun melalui PISEW diharapkan mampu memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas sosial dan perekonomian di wilayah perdesaan.
Komitmen tersebut kemudian dituangkan melalui penandatanganan Kontrak Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PKS, Josua B. Sihotang, S.T., M.T.
Pola swakelola menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaan PISEW.
Masyarakat tidak hanya menunggu hasil pembangunan, tetapi dilibatkan dalam prosesnya.
Konsep tersebut sekaligus membuka ruang agar pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Di sinilah tantangan PISEW 2026 berada.
Jangan sampai infrastruktur hanya bagus ketika diresmikan, tetapi tidak memberi perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat setelahnya.
Jalan, akses maupun infrastruktur pendukung lainnya harus mampu memperlancar mobilitas, membuka hubungan antarwilayah dan membantu masyarakat mengembangkan aktivitas ekonomi.
Dengan dimulainya pelaksanaan PISEW 2026, pemerintah berharap pembangunan perdesaan di Sulawesi Tenggara semakin merata.
Program tersebut juga diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan PISEW bukan hanya tentang berapa banyak infrastruktur yang berhasil dibangun.
Ukuran terpentingnya adalah seberapa besar infrastruktur tersebut mampu mengubah akses menjadi peluang dan peluang menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa*
