KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menganggarkan Rp 5,4 miliar untuk tahap awal pembangunan jalan Andoolo-Tinanggea pada tahun 2024. Namun, rencana ini menuai protes dari masyarakat setempat. Pada Senin, 8 Juli 2024, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kecamatan Tinanggea dan Himpunan Pemuda Mandiri Lalonggasu, Lalowatu, dan Palotawo (HIPMILLP) menggelar aksi demonstrasi, termasuk melakukan blokade jalan dan mendatangi Kantor Gubernur Sultra.
Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio MHum PhD, menerima kedatangan massa aksi yang dikawal oleh Anggota DPRD Provinsi Sultra, Suwandi Andi. Mereka menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar jalan sepanjang 17 kilometer tersebut dianggarkan sebesar Rp 15 miliar sesuai kesepakatan sebelumnya dengan DPRD Provinsi Sultra. Mereka menolak dana anggaran Rp 5,4 miliar dan mengajukan opsi lain, yaitu menurunkan atau menaikkan status jalan dari provinsi menjadi kabupaten atau nasional.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda Sultra menjelaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk memperbaiki seluruh jalan berstatus provinsi di 17 kabupaten/kota Sultra secara bertahap. Namun, keterbatasan anggaran dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti pembangunan jembatan yang terputus dan persiapan penyelenggaraan Pilkada, membuat pembangunan jalan Andoolo-Tinanggea dilakukan bertahap.
Sekda Sultra menyatakan bahwa alokasi Rp 5,4 miliar adalah porsi anggaran terbesar dibandingkan jalan-jalan lainnya di Sultra. “Pemerintah Provinsi Sultra menerima penyampaian aspirasi ini, namun semua yang disampaikan membutuhkan proses. Misalnya, penurunan status jalan dilakukan setiap lima tahun sekali,” ujarnya.
Sekda Sultra juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra menghargai kesepakatan alokasi anggaran Rp 15 miliar dan akan mengawal bersama DPRD Sultra serta masyarakat. Pembahasan anggaran tahun 2025 akan dimulai pada Agustus 2024. “Tanpa menutup mata, Pemprov Sultra telah mengalokasikan Rp 5,4 miliar untuk tahap awal, tanpa harus adanya aksi demo terlebih dahulu,” tambahnya.
Pembangunan jalan Andoolo-Tinanggea tidak bisa dilakukan sekaligus karena anggaran juga dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada, serta pembangunan jalan dan jembatan di daerah lain. Meski demikian, Sekda Sultra menegaskan bahwa upaya untuk memperjuangkan komitmen anggaran bersama DPRD dan masyarakat tetap dilakukan.
*Respons Terhadap Aksi Demonstrasi*
Sebelum menerima massa aksi, Sekda Sultra sebenarnya sudah bersiap menuju acara lain. Namun, ia memilih untuk berjalan menjauh dari pintu mobilnya untuk menyambut kehadiran massa aksi dan mendiskusikan aspirasi mereka di dalam Gedung Kantor Gubernur Sultra.
Setelah Sekda Sultra memberikan penjelasan, dialog dilanjutkan oleh Kepala Dinas SDA-BM Provinsi Sultra, Pahri Yamsul, bersama jajarannya. Dinas SDA-BM juga telah melakukan penandatanganan kontrak pengerjaan ruas jalan dengan alokasi Rp 5,4 miliar dan penurunan alat berat di lokasi pengerjaan.
Meskipun menghadapi tantangan, Pemprov Sultra berharap masyarakat memahami kondisi anggaran dan tetap mendukung proses pembangunan yang bertahap demi kesejahteraan bersama( Red)
Tinggalkan Balasan