KENDARI, Kongkritpost.com- Dalam upaya mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Rakor ini diikuti oleh berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, serta Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura Andi Muhammad Idil Fitri.
Di Sulawesi Tenggara, perwakilan dari berbagai instansi pemerintah seperti BI, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, serta dinas terkait lainnya turut hadir dalam kegiatan ini.
Dalam arahannya melalui Zoom Meeting, Tito Karnavian menekankan pentingnya penanganan penyakit polio yang dikhawatirkan kembali menjadi wabah. “Ada beberapa daerah dengan tingkat polio yang cukup tinggi. Saya minta kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan imunisasi polio serentak di wilayah masing-masing,” ujarnya Senin (24/6/2024)
Selain itu, Tito juga menyampaikan apresiasi Presiden Joko Widodo atas pelaksanaan rakor mingguan ini yang dinilai efektif dalam mengendalikan inflasi. “Rakor mingguan ini sangat baik, terbukti beberapa daerah berhasil mempertahankan dan menurunkan angka inflasi dari bulan ke bulan,” jelasnya. Tito juga menyoroti inflasi Indonesia yang pada Mei 2024 berada di angka 2,84% (year-on-year) dengan deflasi bulanan sebesar 0,03%.
Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada Mei 2024 tercatat sebesar 2,57%, termasuk dalam 10 provinsi dengan inflasi terendah. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa inflasi semester pertama 2024 sampai dengan Mei adalah sebesar 1,16%, dengan beberapa komoditas pangan seperti cabai merah dan cabai rawit mengalami peningkatan harga yang perlu diwaspadai.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menjelaskan bahwa anggaran telah dialokasikan kepada dinas urusan pangan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah dan pengendalian inflasi. “Pemda diharapkan menyusun jadwal kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujarnya. Penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua telah mencapai 72,75%, atau 480.223 ton per 21 Juni 2024.
Rakor ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia( Red)