KENDARI, Kongkritpost.com- Dalam lanskap pemerintahan digital yang terus bergulir cepat, dua institusi teknokratik di Sulawesi Tenggara kini tengah memoles sinergi untuk membangun pondasi pelayanan publik yang lebih kokoh dan terintegrasi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyatukan visi dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan yang digelar di Hotel Zahra Syariah, Kendari, Kamis (7/8/2025)
Rapat yang mengusung semangat Satu Data Indonesia ini tak sekadar formalitas koordinatif. Di balik paparan dan penandatanganan rumusan hasil, terdapat pijakan baru dalam membangun “jalan tol data”—istilah yang digunakan Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah—untuk menggambarkan pentingnya jaringan tertutup dan aman antarinstansi pemerintahan, atau yang lebih teknis disebut VPN-IP (Virtual Private Network–Internet Protocol).
“VPN-IP ini seperti iPhone: datanya terenkripsi, aman, dan eksklusif. Beda dengan jalan umum internet yang rawan disusupi,” ujar Ridwan di hadapan para kepala dinas Kominfo dan Dukcapil se-Sultra.
Ridwan Badallah tak hanya mengedepankan urgensi digitalisasi. Ia menjelaskan peran Kominfo sebagai gatekeeper yang menjaga dan merawat data, sekaligus menjamin keamanan sistem di tengah gempuran era big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan. Dalam sinergi ini, posisi Dukcapil adalah sebagai pengguna utama, pengelola distribusi data kependudukan yang semakin strategis: dari perencanaan pembangunan, verifikasi layanan sosial, hingga deteksi dini stunting dan pemalsuan data.
Namun semua itu, kata Ridwan, tidak akan berjalan optimal tanpa tata kelola jaringan data yang efisien, infrastruktur konektivitas yang andal, dan komitmen pembiayaan dari setiap kabupaten/kota. “Kami sudah backup seluruh OPD dengan koneksi 50 Mbps sejak 2023. Sekarang saatnya daerah ikut menyusun anggaran untuk memperkuat VPN-IP masing-masing,” tegasnya.
Solusi alternatif untuk wilayah terisolasi juga dipaparkan. Kominfo menyarankan penggunaan Starlink, teknologi satelit orbit rendah yang bisa menembus keterbatasan jaringan kabel dan memperluas layanan digital di daerah-daerah blank spot.
Tak hanya soal jaringan, Ridwan juga mengkritisi praktik digitalisasi yang tak jarang tambal sulam. Ia menyoroti banyaknya aplikasi pemerintah yang berdiri sendiri, tumpang tindih, dan membuat publik kebingungan. “Sudahi poligami aplikasi. Kita butuh satu sistem yang terintegrasi. Pelayanan publik cukup satu pintu digital, bukan labirin,” ucapnya, setengah satire.
Dukungan terhadap keterbukaan informasi juga menjadi poin utama. Kominfo, menurut Ridwan, punya tanggung jawab penuh sebagai penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan Kominfo kabupaten/kota sebagai PPID utama dan seluruh OPD sebagai PPID pelaksana. Prinsipnya, tak ada lagi ruang gelap dalam birokrasi.
Dalam rapat tersebut, turut ditegaskan pula pentingnya menjaga keamanan akses terhadap data rahasia seperti biometrik. Semua akses akan tercatat, dan hanya dapat digunakan untuk keperluan verifikasi, bukan eksplorasi data secara bebas. Di sinilah aspek etika digital dan perlindungan data pribadi menjadi titik krusial.
Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan naskah rumusan hasil rapat. Tak hanya seremoni, tapi simbol komitmen bersama lintas dinas untuk membentuk ekosistem pelayanan publik yang tidak hanya digital, tapi juga terintegrasi, efisien, dan terpercaya.
Ridwan Badallah menyebut kolaborasi ini sebagai bagian dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, ASR-HUGUA, dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Melalui penguatan tata kelola data dan digitalisasi, wajah pemerintahan di Sulawesi Tenggara diarahkan menuju masa depan yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Pelayanan publik berbasis data bukan sekadar tren, tapi kebutuhan zaman. Ini kerja bersama. Ini era baru,” pungkas Ridwan( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook