KONSEL, Kongkritpost.com- Aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan laporan hukum oleh sekelompok warga Desa Wonua Kongga, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, disinyalir dipicu oleh kekalahan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2024. Dugaan tersebut diungkapkan Ketua Forum Penggiat Desa Kecamatan Laeya, Agus Tinus, S.H.
Agus menjelaskan bahwa sejak 2023, menjelang Pilkades hingga saat ini, Kepala Desa Wonua Kongga telah dilaporkan ke berbagai instansi, seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), hingga DPRD. Laporan tersebut menyebutkan dugaan ketidaktransparan pengelolaan Dana Desa (DD), Dana Community Development (Comdev), dan Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, Agus menilai laporan-laporan tersebut sarat dengan muatan politik.
Laporan-laporan itu telah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan DPRD sesuai prosedur. Namun, pihak pelapor tetap tidak menerima hasil proses pemeriksaan,” ujarnya Sabtu (25/1/2025)
Menurut Agus, kelompok yang tergabung dalam Front Masyarakat Desa Wonua Kongga (FMWK) tampak tidak mempercayai kinerja lembaga-lembaga yang mereka laporkan. Hal ini dianggapnya sebagai tindakan kontradiktif. “Jika sudah melapor tetapi tidak menerima hasil pemeriksaan, itu aneh. Mereka seperti menganggap lebih tahu daripada APH, APIP, dan DPRD,” tambahnya.
Agus juga membantah tudingan ketidaktransparanan kepala desa dalam pengelolaan anggaran. Ia menyebut bahwa kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa telah sesuai aturan, dan pelapor justru mengetahui detail kegiatan dan anggarannya.
“Lucunya, mereka menuduh kepala desa tidak transparan, tetapi mereka tahu rincian kegiatan dan anggarannya. Ini kan aneh,” kata Agus.
Ia juga mengkritik tindakan FMWK yang menyegel balai desa, yang seharusnya menjadi tempat musyawarah warga. Menurutnya, jika tujuan mereka untuk kepentingan masyarakat, mereka seharusnya mendukung program-program desa, bukan malah mempersulit kegiatan pemerintah desa.
Lebih jauh, Agus menduga aksi-aksi FMWK bermotifkan sakit hati akibat kekalahan dalam Pilkades. “Penggerak aksi ini adalah para calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan. Mereka mencoba menjatuhkan kepala desa dengan berbagai cara,” ungkapnya.
Agus berharap kelompok tersebut dapat menerima kekalahan dan memberikan kontribusi positif untuk pembangunan desa. “Jika ingin membangun desa, meskipun kalah, lebih baik memberikan masukan yang konstruktif kepada kepala desa. Lagipula, kepala desa terpilih kembali karena masyarakat masih mempercayainya,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa langkah FMWK telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Mari menerima kekalahan dengan lapang dada. Jika benar-benar peduli pada kesejahteraan masyarakat, dukung kepala desa untuk bekerja lebih baik,” tutup Agus( Red)