BAUBAU, Kongkritpost.com- Ketika konektivitas antarpulau menjadi syarat mutlak dalam konsolidasi ekonomi regional, Sulawesi Tenggara tidak ingin ketinggalan. Rabu, 13 Juli 2025, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Dody Hanggodo, MPE, serta Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, melakukan inspeksi lapangan di titik lokasi rencana pembangunan Jembatan Buton–Muna.
Kunjungan ini bukan sekadar simbolis. Ia merupakan kelanjutan dari langkah policy advocacy yang sudah dirintis sebulan sebelumnya, saat Gubernur ASR—sapaan akrab Andi Sumangerukka—menggelar audiensi strategis di ruang kerja Menteri PUPR di Jakarta.
Kini, para pemangku kebijakan nasional dan daerah berdiri bersama di tanah yang kelak akan menjadi fondasi bagi salah satu proyek infrastruktur paling monumental di kawasan timur Indonesia.
Dari Perencanaan ke Aksi
Proyek jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton bukan sekadar lintasan beton. Ia adalah spatial intervention—intervensi spasial—yang telah lama dirancang dalam cetak biru pembangunan lintas pulau. Dimulai sejak 2010 melalui penyusunan Feasibility Study (FS), berlanjut ke Detail Engineering Design (DED) tahun 2012, serta integrasi ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Perda pada 2014.
Tahapan lanjutan, seperti Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP), Wind Tunnel Test, hingga Independent Proof Check (IPC) terhadap desain teknis pada 2025, menjadi bukti bahwa pembangunan ini tidak dilakukan dengan pendekatan ad hoc, melainkan berbasis riset teknokratik dan kehati-hatian rekayasa sipil.
Desain jembatan ini juga bukan tanpa tantangan. Dengan bentang utama mencapai 765 meter dan total panjang hampir 3 kilometer, ia masuk dalam kategori high-risk structural design. Dibutuhkan teknologi long-span bridge yang telah terbukti secara global. Pemerintah menargetkan konstruksi dimulai 2026 dengan skema multi-years contract, dan penyelesaian dalam jangka waktu empat tahun.
Jembatan Sebagai Simbol
Gubernur ASR menegaskan, infrastruktur ini lebih dari sekadar penghubung geografis. Ia adalah jembatan sosial, jembatan ekonomi, bahkan jembatan ideologis—yang menyatukan dua pulau besar dengan potensi besar tetapi selama ini tersegmentasi.
“Dengan hadirnya jembatan ini, kita menyambungkan denyut ekonomi, akses pelayanan dasar, dan membuka koridor logistik yang selama ini terhambat laut,” tegas ASR di sela kunjungan lapangan.
Aspal Buton: Paradoks Geologis
Tidak hanya bicara jembatan. Menteri PUPR dan rombongan juga meninjau lokasi potensi Aspal Buton di Lasalimu. Dalam diskursus geologi terapan, Pulau Buton dikenal memiliki salah satu cadangan aspal alam terbesar di dunia. Namun, potensi ini seperti tidur panjang, tidak termobilisasi secara maksimal.
Gubernur ASR mengangkat ironi itu secara lugas.
“Gunung kita mengandung aspal. Tapi jalan kita tak beraspal. Kunjungan Pak Menteri kita harapkan menjadi pintu masuk bagi kebijakan nasional yang berpihak pada potensi lokal,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Pusat untuk menetapkan regulasi afirmatif yang mewajibkan penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan jalan nasional dan daerah, sebagai bentuk local content policy dalam belanja infrastruktur.
Konsolidasi Wilayah dalam Perspektif Strategis
Turut hadir dalam kunjungan tersebut: Bupati Buton, Bupati Buton Tengah, Bupati Buton Selatan, Wali Kota Baubau, serta pimpinan OPD teknis. Mereka bukan sekadar peserta seremoni, melainkan aktor penting dalam territorial governance yang akan menopang kelancaran proyek ini.
Dengan pendekatan integrated development planning, proyek ini diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
Jika jembatan ini kelak berdiri dan aspal Buton menjadi bahan utama jalan-jalan nasional, maka kunjungan 13 Juli 2025 akan tercatat sebagai hari penting dalam babak baru pembangunan Sulawesi Tenggara. Bukan hanya membangun jalan, tapi membangun masa depan(Red)
