KENDARI, Kongkritpost.com- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa era ekspor ikan mentah harus segera berakhir. Tinjauannya di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Selasa (16/9/2025), menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi bergerak mempercepat hilirisasi sektor perikanan dengan membangun industri pengolahan ikan di kawasan tersebut.
ASR menilai potensi perikanan Sultra sangat besar, namun belum sepenuhnya memberi nilai tambah bagi nelayan dan ekonomi daerah.
“Kita harus mengoptimalkan potensi yang sudah ada dengan menghadirkan investasi dan sarana pendukung yang memadai,” tegasnya.
Rencana pembangunan industri pengalengan ikan menjadi prioritas, ditopang oleh akses dermaga yang representatif, adanya basis nelayan, serta ketersediaan lahan yang masih luas dalam kawasan pelabuhan.
Kepala PPS Kendari, Asep Saepulloh, menjelaskan bahwa kawasan pelabuhan memiliki luas total 42 hektare. Dari itu, baru 32 hektare yang digunakan sehingga masih terdapat sekitar 10 hektare yang siap dikembangkan untuk fasilitas industri baru.
Produksi perikanan di PPS Kendari mencapai 80–100 ton per hari, dengan ikan layang sebagai komoditas dominan. Angka itu dianggap cukup sebagai modal awal bagi industri pengolahan skala besar.
ASR menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya soal industri, tetapi menyangkut peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Ia ingin nelayan tidak lagi hanya bergantung pada harga jual bahan mentah yang fluktuatif.
Sejalan dengan itu, Pemprov Sultra tengah mengawal program Kampung Nelayan Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memperbaiki kualitas permukiman, akses ekonomi, hingga pendampingan usaha nelayan.
“Kesejahteraan nelayan harus ikut naik ketika sektor ini kita dorong,” tutup Gubernur( Red)
