KENDARI, Kongkritpost.com- Suasana Lapangan Upacara Balai Kota Kendari pada Kamis (4/12/2025) pagi terasa berbeda. Ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintah, pelajar, komunitas antikorupsi, hingga tokoh masyarakat memadati area yang disiapkan untuk kegiatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Di tengah terik matahari yang mulai naik, pesan utama kegiatan itu terdengar tegas: Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya melawan korupsi.
Pemerintah Provinsi Sultra hadir dengan pernyataan sikap yang kuat melalui Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling., mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Dalam sambutannya, Wagub menekankan bahwa pembangunan pemerintahan bersih tidak bisa hanya bertumpu pada lembaga formal semata. “Peringatan Road to Hakordia menjadi pengingat bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pelayanan publik semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya lantang.
Dari tribun kehormatan, peserta tampak menyimak serius. Beberapa pelajar yang hadir mengangkat ponsel untuk merekam bagian tertentu sambutan, terutama ketika Wagub menyebut peran generasi muda dalam membangun budaya antikorupsi di sekolah dan kampus. Situasi itu menambah nuansa bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi edukasi publik yang ingin menjangkau kelompok yang lebih luas.
Kegiatan yang mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan perkembangan langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Wakil Gubernur Hugua menyampaikan apresiasi khusus kepada KPK RI yang terus memberikan supervisi kepada pemerintah daerah. “Kami berterima kasih kepada KPK RI yang selalu hadir memberikan arahan dan pengawasan sehingga tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara dapat berjalan lebih baik. Komitmen ini akan terus kami jaga demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Di sisi lain, KPK melalui Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi, Agung Yudha Wibowo, mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya melalui penindakan. Ia menekankan pentingnya cara pandang baru. “Melalui peringatan Hakordia ini, kita perlu mengubah paradigma bahwa pencegahan korupsi melalui pendidikan dan upaya preventif adalah langkah fundamental,” jelasnya. Kutipan itu mendapatkan respons anggukan dari sejumlah pejabat OPD yang hadir.
Secara visual, kegiatan ini juga menampilkan sejumlah booth edukasi antikorupsi yang diisi OPD, pelajar, dan komunitas lokal. Tribun mencatat, salah satu pojok edukasi tentang pelaporan korupsi terpantau menjadi titik yang paling ramai. Warga yang hadir diberi penjelasan bagaimana cara melapor, kategori pelanggaran, hingga bagaimana KPK menindaklanjuti laporan.
Beberapa warga yang ditemui di lokasi menyambut baik program ini. Risman, seorang ASN muda, mengatakan kegiatan semacam ini penting untuk mendorong perubahan perilaku dalam pelayanan publik. “Kadang masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana. Di sini dijelaskan lengkap. Kita butuh kegiatan seperti ini lebih sering,” ungkapnya.
Sementara itu, kalangan mahasiswa menilai kegiatan ini menjadi ruang yang relevan untuk memperkuat peran mereka dalam advokasi publik. “Kami ingin keterlibatan mahasiswa tidak hanya simbolis. Semoga pesan antikorupsi ini betul-betul diterapkan di ruang kampus dan pelayanan pemerintah,” ujar Nadya, mahasiswi Universitas Halu Oleo.
Dari sisi konteks, kegiatan Road to Hakordia 2025 hadir di tengah dorongan kuat pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem pelayanan publik di daerah, termasuk digitalisasi layanan dan transparansi anggaran. Sultra menjadi salah satu daerah yang mendapat pendampingan intensif dari KPK dalam hal Monitoring Center for Prevention (MCP) dan integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Pengamat kebijakan publik di Kendari, La Ode Raflin, menilai kegiatan ini penting sebagai evaluasi tahunan bagi pemerintah daerah. Ia menyebut Hakordia bukan hanya seremoni, tetapi titik refleksi terhadap capaian dan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan. “Kalau komitmen yang disampaikan hari ini benar-benar ditindaklanjuti, maka dampaknya bisa langsung terasa pada pelayanan publik, terutama transparansi anggaran,” katanya.
Menuju penutupan acara, seluruh peserta membubuhkan komitmen antikorupsi dalam bentuk deklarasi bersama. Momen tersebut menjadi simbol bahwa upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan banyak pihak, bukan hanya institusi resmi negara.
Hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian berjalan tertib dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari menyatakan bahwa kegiatan serupa akan diperkuat menjelang puncak Hakordia 2025. Publik kini menanti tindak lanjut konkret dari berbagai pernyataan komitmen yang disampaikan dalam kegiatan ini, terutama dalam bentuk kebijakan dan praktik pelayanan publik yang lebih bersih, transparan, dan profesional( Red)
