KENDARI, Kongkritpost.com- Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di sektor kesehatan mendapat perhatian positif dari DPR RI. Capaian kepesertaan jaminan kesehatan di daerah ini dinilai melampaui standar nasional dan mencerminkan perluasan akses layanan kesehatan yang semakin merata.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, saat kunjungan kerja reses di Sulawesi Tenggara yang diterima langsung Gubernur Sultra Andi Sumangerukka di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (10/12/2025).
Dalam pertemuan itu, DPR RI mencatat bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Sulawesi Tenggara telah mencapai 2.849.818 jiwa atau setara 103,33 persen per Agustus 2024. Angka tersebut melampaui ambang cakupan kesehatan menyeluruh yang ditetapkan secara nasional. Tingkat keaktifan peserta juga berada di kisaran 80 persen, menunjukkan bahwa kepesertaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Komisi IX menilai capaian tersebut menempatkan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah dengan performa kepesertaan jaminan kesehatan yang menonjol di tingkat nasional. Hal ini dinilai penting dalam memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sultra menyampaikan bahwa perluasan cakupan jaminan kesehatan merupakan bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia di daerah. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memastikan layanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
Ia juga menjelaskan bahwa penguatan sistem rujukan kesehatan terus dilakukan, salah satunya melalui peningkatan kapasitas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo. Rumah sakit tersebut kini telah mampu melayani tindakan bedah jantung terbuka dan berperan sebagai rujukan regional di Sulawesi Tenggara.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan melalui program beasiswa dan pelatihan. Upaya penanggulangan penyakit menular, khususnya tuberkulosis, turut diperkuat dengan pembentukan jejaring organisasi dan penambahan fasilitas tes cepat hingga tingkat puskesmas.
Selain capaian kepesertaan jaminan kesehatan, DPR RI juga menyoroti kinerja Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Daerah ini tercatat menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dalam realisasi layanan tersebut, yang dinilai berdampak langsung pada deteksi dini penyakit di masyarakat.
Komisi IX menegaskan bahwa kunjungan kerja ini sekaligus menjadi sarana untuk menyerap masukan dari pemerintah daerah terkait tantangan dan kebutuhan sektor kesehatan, yang selanjutnya akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Capaian tersebut dinilai sebagai fondasi penting bagi penguatan sistem kesehatan daerah, sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjaga keberlanjutan layanan dan kualitas manfaat yang dirasakan masyarakat( Red)
