KENDARI, Kongkritpost.com-Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mulai memainkan irama birokrasi. Senin, 20 April 2026, di Aula Merah Putih, ia melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat strategis sebagai bagian dari penyegaran pemerintahan di lingkup Pemprov Sultra.
Dua posisi langsung menjadi sorotan. Jabatan yang menyentuh urat nadi komunikasi publik dan jantung administrasi daerah resmi berganti tangan.
Andi Syahrir dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra secara definitif. Sosok ini bukan wajah baru di sektor komunikasi pemerintahan. Ia telah lama berkutat dalam pengelolaan informasi publik, media, dan narasi kebijakan daerah.
Sementara Muh Fadlansyah dipercaya mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sultra. Jabatan ini bukan sekadar kursi administratif. Sekda adalah mesin penggerak birokrasi, penghubung antarorganisasi perangkat daerah, sekaligus penentu ritme kerja pemerintahan harian.
Pelantikan ini mengirim pesan jelas: pemerintahan ASR—sapaan Andi Sumangerukka—sedang masuk fase konsolidasi.
Dalam sambutannya, gubernur menegaskan rotasi bukan seremoni rutin. Ia ingin pejabat yang dipercaya mampu menjawab kebutuhan zaman: cepat, adaptif, dan produktif.
“Pejabat yang dilantik hari ini memikul tanggung jawab besar. Saya berharap ada inovasi, terutama dalam transformasi digital melalui Kominfo dan penguatan administrasi wilayah melalui Sekda,” ujarnya.
Pesan itu terasa tegas, terutama kepada Kominfo. Di era ketika citra pemerintah bisa naik-turun dalam hitungan menit di media sosial, Dinas Kominfo tak lagi cukup hanya mengurus rilis berita dan jaringan internet kantor. Ia dituntut menjadi pusat kendali komunikasi strategis.
Andi Syahrir kini memegang tantangan itu. Ia ditunggu untuk membawa Kominfo Sultra lebih agresif, modern, dan responsif.
Di sisi lain, penunjukan Fadlansyah sebagai Plh Sekda juga dibaca sebagai langkah menjaga stabilitas mesin birokrasi. Pemerintahan butuh operator yang bisa memastikan semua OPD berjalan seirama, terutama di tengah agenda pembangunan dan efisiensi anggaran.
Acara pelantikan turut dihadiri jajaran Forkopimda serta kepala OPD. Kehadiran mereka menandai bahwa perubahan ini bukan urusan personal, tetapi bagian dari penataan kekuatan internal pemerintah daerah.
Kini publik menunggu hasilnya. Karena di birokrasi, ukuran utama bukan siapa yang dilantik, tetapi seberapa cepat dampaknya terasa*
