BUTON UTARA, Kongkritpost.com- Proyek Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Waode Angkalo, Kabupaten Buton Utara, kembali memantik perhatian publik. Program yang dibiayai APBD Tahun 2022 dengan nilai sekitar Rp1 miliar itu disebut belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan diduga tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunan.
Fasilitas yang seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan air bersih warga, kini justru dipersoalkan. Di lapangan, bangunan penunjang disebut terbengkalai, sementara distribusi air yang dijanjikan belum dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Pegiat hukum, Mawan, S.H., menyebut kondisi proyek tersebut patut dievaluasi serius. Menurut dia, sarana yang dibangun dengan dana publik semestinya segera bisa digunakan, bukan dibiarkan tanpa kejelasan.
“Anggaran yang digunakan bukan kecil. Karena itu harus ada penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kondisi proyek ini,” ujarnya, Senin (28/4/2026).
Ia mengaku menerima berbagai laporan mengenai kondisi bak penampungan yang tidak beroperasi serta infrastruktur pendukung yang dinilai belum berjalan optimal. Jika hal itu benar, maka proyek dinilai gagal menjawab kebutuhan dasar warga.
Di desa yang masih membutuhkan akses air bersih layak, keterlambatan fungsi proyek dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Warga disebut masih mengandalkan sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari.
Mawan mendesak aparat penegak hukum maupun instansi pengawas turun melakukan pengecekan lapangan dan audit menyeluruh. Ia meminta seluruh pihak terkait, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas teknis, hingga kontraktor pelaksana, dimintai keterangan.
“Kalau ada masalah teknis, sampaikan. Kalau ada kendala administrasi, buka ke publik. Jangan masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Buton Utara maupun kontraktor pelaksana belum memberikan penjelasan resmi terkait kondisi proyek tersebut.
Kini masyarakat menanti dua hal: air yang benar-benar mengalir, atau penegakan aturan yang ikut berjalan. Sebab proyek boleh dibangun sekali, tetapi kepercayaan publik jauh lebih mahal nilainya*
