KENDARI, Kongkritpost.com- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Muhammad Jayadi, membantah anggapan bahwa pemerintah tinggal diam terhadap persoalan banjir yang kerap melanda Jalan Tunggala, Kelurahan Anawai. Ia menegaskan, kawasan tersebut justru menjadi salah satu titik perhatian serius pemerintah kota.
Menurut Jayadi, penanganan di wilayah itu telah dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari normalisasi saluran, pembersihan drainase, hingga penyusunan rencana pembenahan sistem aliran air secara bertahap Ujar Rabu (29/4/2026)
“Tidak benar kalau disebut dibiarkan. Pemerintah melalui Dinas PUPR terus bekerja dan sudah beberapa kali melakukan penanganan di wilayah itu. Namun masyarakat juga perlu memahami bahwa persoalan banjir tidak bisa selesai seketika, karena ada banyak faktor yang memengaruhi,” ujarnya belum lama ini.
Pernyataan itu menjadi respons atas keluhan warga yang menilai genangan di Jalan Tunggala terus berulang setiap kali hujan deras. Jalan tersebut memang dikenal sebagai salah satu titik rawan genangan di Kendari, terutama saat curah hujan tinggi turun dalam durasi lama.
Jayadi menjelaskan, banjir di kawasan itu tidak bisa disederhanakan hanya karena saluran tersumbat. Menurutnya, persoalan lebih kompleks, mulai dari sedimentasi drainase, penyempitan jalur air, peningkatan volume limpasan, hingga perkembangan kawasan permukiman yang mengubah pola resapan air.
“Kalau hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama, tentu debit air meningkat drastis. Jadi ini bukan hanya soal satu saluran tersumbat, tapi sistem kawasan yang harus dibenahi bersama,” jelasnya.
Penjelasan ini menunjukkan bahwa persoalan banjir perkotaan memang tak lagi bisa ditangani dengan pola tambal sulam. Ketika kawasan tumbuh cepat, drainase lama sering tak lagi sebanding dengan beban air yang datang. Akibatnya, satu hujan deras bisa langsung menguji kapasitas infrastruktur kota.
Jayadi menambahkan, pihaknya rutin turun ke lapangan memetakan titik genangan serta menyiapkan langkah teknis lanjutan, termasuk peningkatan kapasitas drainase di sejumlah ruas jalan sekitar Anawai.
Ia juga menegaskan bahwa kritik masyarakat tetap dibutuhkan, namun harus disampaikan secara proporsional dan berbasis fakta. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap masukan selama bertujuan mempercepat solusi.
“Kami memahami keresahan warga. Itu menjadi perhatian kami. Tapi jangan sampai muncul kesan pemerintah tidak bekerja, karena faktanya penanganan terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Jayadi mengingatkan pentingnya peran masyarakat menjaga kebersihan saluran drainase. Sampah rumah tangga yang masuk ke drainase kerap menjadi penyebab utama aliran air tersendat saat hujan datang.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan semua pihak agar penanganan banjir bisa maksimal dan berkelanjutan,” tutupnya.
Bagi warga Kendari, banjir bukan sekadar soal air menggenang. Ia menyangkut mobilitas, keselamatan, dan kenyamanan hidup. Karena itu, publik kini menunggu satu hal paling sederhana: kerja nyata yang benar-benar terasa di lapangan*
