KENDARI, Kongkritpost.com- Perjalanan panjang sengketa lahan eks-Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Kelurahan Kadia, Kota Kendari, kembali berujung pada kemenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kali ini, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memperkuat posisi hukum Pemprov Sultra melalui Putusan Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026. Putusan tersebut menolak perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma terhadap objek tanah yang berada di kawasan strategis persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo.
Dengan putusan itu, klaim kepemilikan yang diajukan pihak lawan kembali tidak memperoleh dukungan dari pengadilan. Pemprov Sultra pun semakin mantap menindaklanjuti proses pengamanan aset daerah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, menjelaskan bahwa perkara terbaru ini merupakan kelanjutan dari rangkaian sengketa yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Persoalan kembali mencuat setelah pengadilan melaksanakan konstatering atau pencocokan objek sengketa di lapangan pada 20 November 2025. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara objek tanah yang akan dieksekusi dengan amar putusan pengadilan.
Namun, setelah proses itu berlangsung, Kikila Adi Kusuma kembali mengajukan perlawanan eksekusi pada 5 Januari 2026. Upaya hukum tersebut kini telah diputus di tingkat banding dengan hasil yang kembali menguntungkan pemerintah provinsi.
Jika ditarik ke belakang, perkara ini bukan sengketa yang baru muncul kemarin sore.
Perselisihan bermula pada 2016 ketika Kikila Adi Kusuma, yang mengaku sebagai salah satu ahli waris almarhum H. Ambodalle, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kendari.
Dalam proses persidangan, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Perkara kemudian berlanjut ke tingkat banding hingga kasasi. Pada 2017, rangkaian putusan pengadilan memenangkan Pemprov Sultra.
Meski demikian, persoalan belum sepenuhnya selesai. Penguasaan fisik atas lahan masih berlangsung sehingga pemerintah daerah kembali menempuh jalur hukum untuk memperoleh pengosongan objek sengketa.
Permohonan pengosongan diajukan pada 2020. Perkara lanjutan itu kembali bergulir melalui proses peradilan hingga tingkat kasasi. Pada 2022, Pemprov Sultra kembali memperoleh kemenangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
Berbekal putusan tersebut, pemerintah provinsi kemudian mengajukan permohonan eksekusi riil pada tahun yang sama.
Tahapan menuju pelaksanaan eksekusi terus berjalan, termasuk konstatering pada November 2025. Akan tetapi, munculnya gugatan perlawanan pada Januari 2026 kembali membuat proses hukum harus dilalui.
Kini, putusan Pengadilan Tinggi Sultra tertanggal 16 September 2026 menjadi perkembangan terbaru dalam perjalanan sengketa tersebut.
Pemprov Sultra tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kendari telah dilakukan untuk membahas jadwal pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan.
Pemberitahuan resmi juga telah disampaikan kepada pihak-pihak yang masih menempati kawasan tersebut. Langkah ini diharapkan memberi kesempatan kepada penghuni untuk mengosongkan lahan secara sukarela sebelum pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan.
Andi Syahrir berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum dan tidak menghambat tahapan yang sedang dipersiapkan.
Pemerintah, kata dia, mengedepankan penyelesaian secara persuasif agar pengosongan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kami berharap masyarakat yang saat ini masih menempati lahan dapat bersikap kooperatif dan bekerja sama melakukan pengosongan secara mandiri demi kelancaran penataan aset daerah,” ujar Andi Syahrir Selasa (10/11/2026)
Bagi Pemprov Sultra, perkara eks-PGSD bukan sekadar persoalan penguasaan sebidang tanah di tengah Kota Kendari. Sengketa yang berlangsung hampir satu dekade itu juga menyangkut kepastian hukum dan tertib pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Setelah berulang kali melewati proses peradilan, perhatian kini tertuju pada satu tahapan berikutnya: pelaksanaan eksekusi di lapangan*
