KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS), yang digelar secara virtual pada Senin, 23 September 2024. Rakor ini, yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia, dihadiri oleh para pejabat penting dari berbagai kementerian dan lembaga. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, memimpin acara ini, menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan percepatan pengangkatan tenaga pendidikan.
Dalam rakor yang dipenuhi diskusi mendalam, sejumlah narasumber seperti Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, dan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memberikan paparan mengenai tantangan dan solusi terkait inflasi serta sektor pendidikan. Kehadiran pejabat penting dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan dinas terkait lainnya memperkuat komitmen Sultra dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat reformasi pendidikan.
*Tantangan Inflasi Daerah: Fokus pada Minyak Goreng dan Bawang Merah*
Dalam arahannya, Dirjen Bangda, Restuardy Daud, mengungkapkan bahwa sejumlah kabupaten/kota di Indonesia mengalami lonjakan inflasi pada minggu ketiga September 2024, termasuk Kabupaten Paniai (Papua Tengah), Bolaang Mongondow Selatan (Sulawesi Utara), Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Jayapura (Papua), dan Sekadau (Kalimantan Barat). Minyak goreng menjadi komoditas utama yang memicu kenaikan harga, diikuti bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras.
Restuardy juga menyoroti peran Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara yang mencatat peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 0,870, didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, minyak goreng, dan beras. “Minyak goreng dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama inflasi di banyak wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
Namun, tak hanya kenaikan harga yang menjadi sorotan. Beberapa daerah seperti Bangka Tengah, Karanganyar, Lombok Timur, Buru, dan Indramayu mencatat penurunan harga lebih dari 4%, terutama pada komoditas pangan. Restuardy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kesejahteraan produsen, yang mayoritas adalah petani.
*Kolaborasi untuk Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*
Selain membahas inflasi, rakor ini juga menjadi ajang penting untuk mempercepat proses pengangkatan Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS). Nunuk Suryani, Dirjen GTK, menjelaskan bahwa Kemendikbudristek telah bekerja sama dengan Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat proses pengajuan dan persetujuan pengangkatan KS dan PS di daerah. “Integrasi sistem ini akan membuat proses administrasi lebih cepat dan sederhana, sehingga mempercepat pengangkatan KS dan PS yang selama ini masih tertunda di beberapa daerah,” jelas Nunuk.
Dengan adanya percepatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat segera memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan di wilayahnya, khususnya untuk memastikan kelancaran proses belajar-mengajar dan pengawasan pendidikan yang lebih baik.
*Sulawesi Tenggara Bersiap Hadapi Tantangan Inflasi dan Pemilu 2024*
Partisipasi aktif Sultra dalam rakor ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani tantangan ekonomi, khususnya terkait inflasi yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karo Perekonomian Sultra, Sekdis ESDM, dan perwakilan dari berbagai instansi yang hadir dalam rakor tersebut menegaskan bahwa Sultra siap menjalankan langkah-langkah pengendalian harga yang telah diinstruksikan oleh pusat.
Keberhasilan rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat stabilitas ekonominya menjelang Pemilu 2024, dengan fokus pada pengelolaan harga bahan pokok dan penguatan sektor pendidikan melalui percepatan pengangkatan KS dan PS( Red)
