KENDARI, Kongkritpost.com- Persoalan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dalam beberapa waktu terakhir memicu panjangnya antrean di sejumlah SPBU Kota Kendari akhirnya dibawa langsung ke meja pemerintah kota.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menerima massa aksi mahasiswa di Kantor Balai Kota Kendari, Kamis (17/9/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dan Asisten I Setda Kota Kendari Adriana Musarudin.
Dialog tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan masyarakat sekaligus meminta pemerintah tidak hanya melihat antrean BBM sebagai persoalan distribusi, tetapi juga sebagai masalah yang berdampak pada aktivitas warga dan lalu lintas kota.
Antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi salah satu sorotan utama. Kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, sementara masyarakat harus menghabiskan waktu cukup lama untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Bagi warga yang menggunakan kendaraan untuk bekerja, berdagang maupun menjalankan aktivitas sehari-hari, persoalan tersebut bukan sekadar soal menunggu di SPBU. Waktu yang hilang dalam antrean ikut memiliki konsekuensi ekonomi.
Massa aksi kemudian meminta Pemerintah Kota Kendari mengambil langkah konkret untuk mencari akar persoalan. Mereka juga menyoroti dugaan pembelian BBM secara berulang serta penggunaan kendaraan atau tangki berkapasitas besar yang dinilai dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi pengguna lainnya.
Tidak berhenti pada isu BBM, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan infrastruktur, lingkungan dan tata ruang kota.
Ada pula gagasan agar pemerintah mempertimbangkan pola pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor, seperti sistem ganjil-genap yang diterapkan di sejumlah daerah. Usulan tersebut disampaikan sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan sekaligus mengatur antrean kendaraan.
Namun, kebijakan semacam itu tentu membutuhkan kajian lebih lanjut. Pemerintah perlu melihat karakteristik lalu lintas Kendari, pola distribusi BBM, kebutuhan masyarakat hingga kewenangan masing-masing instansi sebelum menerapkannya.
Sudirman mengatakan Pemerintah Kota Kendari telah melakukan sejumlah langkah untuk merespons persoalan tersebut.
Salah satunya melalui penertiban terhadap penjualan BBM bersubsidi secara eceran dengan harga non-subsidi. Praktik semacam itu menjadi perhatian pemerintah karena BBM bersubsidi seharusnya diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
“Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik pembelian BBM secara berulang dan penjualan kembali secara eceran,” ujar Sudirman.
Menurutnya, Pemkot Kendari juga telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina mengenai kebutuhan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi wilayah Kota Kendari.
Penambahan kuota diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pasokan dan pada akhirnya membuat antrean di SPBU berangsur terkendali.
Di sisi lain, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Persoalan BBM melibatkan mata rantai yang cukup panjang, mulai dari penyediaan dan distribusi, pengawasan penyaluran, pengelola SPBU, aparat penegak hukum hingga perilaku konsumen.
Karena itu, pengawasan di lapangan menjadi bagian penting. Jika pasokan tersedia tetapi penyaluran tidak tepat sasaran, persoalan tetap berpotensi muncul. Begitu pula sebaliknya, penambahan pasokan tidak otomatis menyelesaikan masalah apabila terjadi pembelian berulang atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Di sinilah aspirasi mahasiswa menemukan titik pentingnya: pemerintah dituntut bukan sekadar memastikan BBM tersedia, tetapi juga memastikan distribusinya berlangsung secara tertib dan tepat sasaran.
Sudirman menegaskan Pemkot Kendari terbuka terhadap masukan masyarakat dan mahasiswa. Ia meminta dukungan masyarakat dalam upaya pengawasan dan penertiban, terutama terhadap praktik penjualan kembali BBM bersubsidi secara eceran.
Pemerintah juga meminta waktu untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Persoalan antrean BBM di Kendari pada akhirnya bukan hanya tentang panjangnya barisan kendaraan di depan SPBU. Ia menyentuh persoalan pelayanan publik, distribusi energi bersubsidi, aktivitas ekonomi warga dan ketertiban lalu lintas.
Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas sektor dan langkah yang dapat diuji hasilnya di lapangan.
Bagi masyarakat Kendari, ukuran keberhasilan tentu sederhana: BBM tersedia, antrean tidak lagi mengular, distribusi lebih tertib dan masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi tidak terus-menerus menjadi pihak yang harus menanggung panjangnya antrean*
