KOLAKA TIMUR, Kongkritpost.com- Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kolaka Timur, Ageng Adrianto, mengungkapkan bahwa meskipun pagu anggaran tahun 2025 telah disetujui, pihaknya kini tengah menunggu petunjuk teknis lebih lanjut akibat terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Yang menjadi tantangan adalah munculnya Inpres tentang efisiensi anggaran ini. Dampaknya cukup signifikan, pagu kami terpangkas hingga sekitar 65 persen,” ujar Ageng saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (17/4/2025).
Namun demikian, semangat membangun tidak surut. Menurutnya, masih terdapat beberapa sisa kegiatan penting yang akan terus berjalan, di antaranya empat titik pengaspalan senilai kurang lebih Rp12 miliar di bidang Bina Marga. Selain itu, terdapat program sanitasi masyarakat senilai Rp12 miliar dan pembangunan drainase sekitar Rp4 miliar yang tetap akan dilanjutkan di bawah bidang Cipta Karya.
“Kami tetap berupaya maksimal melayani masyarakat meski dalam keterbatasan. Strategi kami saat ini adalah membangun simpul-simpul antar kecamatan di Kolaka Timur,” ungkap Ageng.
Beberapa simpul prioritas saat ini antara lain menghubungkan Kecamatan Lambandia dengan Kecamatan Ladongi. Ia menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah sebagai tulang punggung pembangunan daerah.
“Kita juga minta masing-masing wilayah segera menyampaikan proposal kebutuhan infrastruktur, agar bisa terpetakan secara rinci dan tepat sasaran,” tambahnya.
Khusus di wilayah simpul Tinondo, Uluwoi, dan Ueesi, pembangunan jalan menjadi perhatian utama. Terlebih, baru-baru ini terjadi longsor yang cukup parah hingga mengganggu akses kendaraan.
“Tadi malam saya terima laporan bencana longsor, sehingga saya langsung tugaskan staf untuk survei lokasi. Insyaallah dalam satu atau dua hari ke depan kami akan ambil langkah cepat,” tegas Ageng.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan mengacu pada arahan Bupati Kolaka Timur terpilih, Abd Azis, SH., MH. Salah satu fokus utama adalah memastikan tidak ada jalan utama yang terputus.
“Ini sesuai perintah Bupati, akses jalan tidak boleh terputus. Karena itu program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat akan kami prioritaskan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dinas PUPR Koltim juga tengah merancang pelebaran jalan dalam kota Tirawuta yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten, serta membuka opsi pelebaran jalur poros di Kota Rate-Rate, meskipun sebagian besar merupakan kewenangan Balai Jalan Nasional.
“Upaya koordinasi lintas sektor kami lakukan lewat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pekerjaan Umum untuk Tahun 2025. Ini penting agar semua program berjalan serasi dan efektif,” katanya.
Ageng menegaskan, pihaknya siap beradaptasi dengan kebijakan anggaran terbaru demi kelancaran pembangunan di Koltim. “Kami dari PUPR Koltim akan terus berupaya maksimal menyesuaikan program sesuai kebijakan pemerintah dan arahan pimpinan daerah,” tutupnya( Usman)
