KENDARI, Kongkritpost.com-Mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 pada Senin (4/11/2024) di Jakarta.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra memberikan apresiasi kepada para perencana atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan strategis, termasuk RPJMD yang telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
“Kami mengucapkan terima kasih atas koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024, terutama dalam penyusunan berbagai dokumen teknis,” ungkap Asrun Lio.
Dia menambahkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang sangat krusial dan menantang, karena memasuki transisi tiga periode perencanaan: jangka panjang, menengah, dan tahunan. “Tahun ini sangat strategis dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045,” ujarnya. Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang berkontribusi dengan ilmu dan wawasan mereka untuk mendukung penyusunan RPJMD.
Lebih lanjut, Asrun Lio menekankan pentingnya kehadiran pimpinan OPD atau perwakilan perencana OPD dalam rapat tersebut, karena koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan target dan sasaran pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurutnya, isu-isu strategis untuk periode 2025-2029 mulai dihimpun dan dibahas agar dapat diakomodasi dalam tahap finalisasi RPJMD yang disusun berdasarkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. “Tema pembangunan tahun 2025-2029 sudah dirumuskan, yaitu ‘Sulawesi Tenggara sebagai sentra pengolahan hasil tambang, pertanian, dan destinasi pariwisata bahari,'” jelasnya.
Sekda menegaskan bahwa transformasi sektor pertambangan menjadi prioritas, dengan mengubah pengiriman bahan mentah menjadi kegiatan pengolahan lokal yang didukung oleh infrastruktur seperti penyediaan energi, bendungan untuk suplai listrik, dan air baku. Selain itu, peningkatan sekolah vokasi berbasis pertambangan dan industri juga menjadi fokus.
Sektor pertanian pun harus bertransformasi, dari sekadar menjual hasil panen menjadi produksi barang olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi. “Kita harus mendukung petani dan nelayan dengan berbagai inovasi agar mereka lebih sejahtera,” lanjutnya.
Perhatian khusus juga diberikan pada sektor UMKM, dengan perbaikan regulasi dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sekda berharap Sultra menjadi wilayah yang ramah investasi dan kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Asrun Lio juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, serta pengembangan ekonomi berbasis syariah, industri halal, ekonomi hijau, dan biru. “Potensi ekonomi maritim dan sumber daya terbarukan kita masih sangat besar,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil, seperti permodalan dan akses pasar, harus diatasi dengan kebijakan yang mendukung, termasuk pengembangan koperasi dan akses pembiayaan.
Sekda menegaskan bahwa persiapan sebelum Pilkada serentak 27 November 2024 sudah berada di jalur yang tepat. “Setiap program harus jelas manfaatnya dan berkontribusi pada transformasi daerah,” tuturnya.
Ada empat poin penting yang harus diperhatikan OPD dalam perencanaan: pertama, memastikan tema pembangunan dan isu strategis yang sudah ditetapkan terintegrasi dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah; kedua, optimalisasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) untuk perencanaan dan pelaporan yang efektif; ketiga, penerapan anggaran berbasis prioritas yang memberikan dampak langsung pada masyarakat; dan keempat, penyusunan dokumen Renstra dan Renja harus tepat waktu dan mengacu pada rencana teknokratik yang sudah disusun.
Asrun Lio juga menambahkan, evaluasi perubahan RAPBD tahun 2024 telah selesai, dan OPD diharapkan segera berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk penyelarasan anggaran sesuai prioritas nasional.
Rapat ini dihadiri oleh narasumber dari Pusdatin Kemendagri, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan Kepala OPD dan Bappeda se-Sultra( Red)
