KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya angkat bicara terkait beredarnya konten di media sosial Instagram dari akun Instagram @celebestt_official yang menyinggung harga mobil dinas gubernur di Sulawesi yang disebut-sebut mencapai Rp8 miliar.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, kendaraan yang digunakan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dalam menjalankan aktivitas kedinasan sepenuhnya merupakan milik pribadi, bukan kendaraan dinas yang dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
“Sejak awal menjabat, Bapak Gubernur telah berkomitmen tidak menggunakan fasilitas keuangan negara, termasuk gaji, tunjangan, serta hak-hak keuangan lainnya,” ujar Andi Syahrir Sabtu (21/3/2026)
Menurutnya, komitmen tersebut justru menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah. Dengan tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas, alokasi anggaran yang semestinya digunakan untuk pengadaan maupun pemeliharaan kendaraan jabatan dapat dialihkan ke program-program pembangunan yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat.
Ia juga menilai, konten yang beredar di media sosial tersebut tidak didasarkan pada data yang utuh dan berpotensi menyesatkan publik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, lanjutnya, mengingatkan pengelola akun @celebestt_official agar segera melakukan koreksi atas informasi yang telah dipublikasikan, sekaligus lebih berhati-hati dalam menyampaikan konten ke publik.
“Penyampaian informasi harus melalui proses verifikasi faktual dan prinsip check and re-check. Tanpa itu, informasi berpotensi menjadi disinformasi dan memicu kegaduhan di masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Sultra menegaskan tetap terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik. Namun demikian, setiap informasi yang disampaikan di ruang publik diharapkan tetap mengedepankan etika jurnalistik, akurasi data, dan tanggung jawab sosial.
Di akhir keterangannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi mengklarifikasi sekaligus membantah bahwa tidak pernah ada pembelian mobil dinas gubernur dengan nilai fantastis hingga Rp8 miliar menggunakan APBD. Informasi tersebut dipastikan tidak benar dan tidak berdasar*
