KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Kota Kendari menunjukkan komitmen dalam percepatan penataan kawasan permukiman pesisir. Hal ini ditandai dengan kunjungan langsung Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, bersama Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, di kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Selasa (10/6/2025)
Kunjungan tersebut difokuskan pada RT 2, 3, dan 4, yang merupakan area dengan kepadatan hunian tinggi dan karakteristik permukiman semi-permanen di wilayah pesisir. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, kawasan ini dihuni oleh sekitar 187 Kepala Keluarga (KK), dengan total 165 unit rumah, sebagian besar berada dalam kategori kawasan kumuh sesuai parameter teknis Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018.
Dirjen Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari peninjauan nasional terhadap wilayah pesisir yang mengalami degradasi lingkungan akibat permukiman padat dan infrastruktur dasar yang terbatas.
“Ini lokasi ketiga yang kami kunjungi. Kami akan mendukung perencanaan penataan berbasis integrasi spasial dan ekologi. Nanti desainnya akan disusun dan diserahkan ke Pemkot Kendari,” jelas Fitrah.
Penataan kawasan, lanjutnya, akan mengacu pada prinsip livable environment, yakni mencakup pembenahan lingkungan, perumahan, aksesibilitas jalan, sistem sanitasi, drainase permukiman, serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyangga ekologis kawasan pesisir.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, yang mendampingi kunjungan, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat dan DPR RI terhadap wilayah pesisir Kendari. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti hasil peninjauan.
“Kami akan segera berkoordinasi secara teknis untuk memastikan perencanaan ini dapat ditindaklanjuti dalam dokumen rencana induk dan sinkron dengan program prioritas kota,” ujar Siska.
Turut hadir dalam rombongan tersebut jajaran OPD teknis Pemkot Kendari, staf ahli wali kota, Camat Abeli, dan Lurah Poasia. Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal realisasi program penataan kawasan berbasis resilien, khususnya untuk mendukung target SDG’s 11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan( Red)
