KENDARI, Kongkritpost.com- Pelantikan 104 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bukan sekadar agenda pergantian posisi. Di balik pengambilan sumpah jabatan tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menitipkan sejumlah pesan tentang arah kerja pemerintahan.
Sebanyak 104 pejabat dilantik dan diambil sumpahnya di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (21/9/2026).
Mereka terdiri atas 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 27 Pejabat Administrator, 10 Pejabat Pengawas, 32 Pejabat Fungsional serta 25 kepala sekolah SMA/SMK.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Andi Sumangerukka memberikan tiga penekanan yang menjadi garis besar ekspektasinya terhadap aparatur Pemprov Sultra.
Pesan pertama berkaitan dengan program pemerintah.
Gubernur meminta seluruh program dan kegiatan tidak berhenti pada pelaksanaan administratif, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak seharusnya sekadar datang dari atas tanpa melihat kebutuhan di lapangan. Program harus disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan masyarakat.
“Tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya top-down, tetapi harus berbasis kebutuhan, bukan karena keinginan,” tegasnya.
Pesan kedua menyangkut target kinerja.
Gubernur mengingatkan pejabat agar tidak menjadikan perjanjian kinerja sekadar dokumen yang ditandatangani pada awal masa jabatan. Target yang telah disepakati harus diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata.
Komitmen, kata dia, harus terlihat dari hasil kerja sehari-hari.
“Komitmen itu bukan hanya berhenti di tanda tangan, tetapi betul-betul diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan hanya berbicara, tetapi wujudkan dalam kondisi nyata,” ujarnya.
Pesan ketiga menyentuh langsung pengelolaan anggaran.
Gubernur mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tiga pesan tersebut sekaligus memperlihatkan arah yang ingin dibangun dalam birokrasi Pemprov Sultra: ukuran keberhasilan pemerintah tidak semata-mata seberapa banyak kegiatan dilaksanakan, tetapi sejauh mana kegiatan tersebut menghasilkan perubahan.
Andi Sumangerukka mengatakan mutasi dan promosi yang dilakukan merupakan bagian dari penataan organisasi sekaligus pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara.
Menurutnya, proses tersebut diarahkan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kinerja dan integritas ASN.
“Mutasi dan promosi jabatan yang baru saja dilaksanakan merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam menerapkan sistem merit untuk pembinaan karier ASN dan kebutuhan organisasi perangkat daerah berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas,” katanya.
Para pejabat baru diminta segera memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah juga menjadi bagian penting agar persoalan pembangunan tidak ditangani secara sektoral.
Gubernur bahkan meminta perubahan pola pikir ASN. Aparatur tidak boleh hanya terjebak pada rutinitas, mengejar penyelesaian kegiatan atau sekadar memenuhi target administratif.
Orientasi kerja harus bergeser kepada capaian dan manfaat.
“Pejabat yang baik tidak bertanya, keuntungan apa yang bisa saya peroleh dari jabatan ini, tetapi manfaat apa yang bisa saya berikan melalui jabatan itu,” tegas Andi Sumangerukka.
Perhatian khusus juga diberikan kepada para kepala sekolah, terutama yang masuk dalam klaster SMA unggulan Provinsi Sultra.
Gubernur meminta sekolah tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi membangun karakter dan kemampuan peserta didik secara lebih menyeluruh.
“SMA unggulan kita ingin melahirkan generasi muda Sultra yang unggul dalam ilmu pengetahuan, karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, kreativitas, dan memiliki daya saing, serta siap menjadi pemimpin di masa depan,” ujarnya.
Sekolah unggulan, lanjutnya, diharapkan menjadi pusat pembinaan talenta dan prestasi anak-anak Sultra. Pengembangan tersebut mencakup bidang akademik, olahraga, seni, teknologi, kewirausahaan dan berbagai bidang lainnya.
Adapun 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik dalam kesempatan tersebut yakni Andi Makkawaru Isa Zarny sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra; La Ode Muhamad Ali Haswandy sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup; La Ode Muhammad Shalihin sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta H. Belli sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Selanjutnya Sukanto Toding dipercaya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan; Muhamad Said sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; Misnawati Lily sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Hj. Hikmawaty sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; Lenni Kartika Indah sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang; serta Ifa Puciano Lestari sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sultra.
Dengan pelantikan tersebut, para pejabat kini memikul tanggung jawab baru sekaligus tuntutan untuk membuktikan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada mereka benar-benar menghasilkan kinerja.
Bagi Gubernur Sultra, jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan. Jabatan adalah amanah yang ukurannya pada akhirnya kembali kepada satu hal: seberapa besar manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat*
