Diduga Sejumlah Proyek di BPBD Konut Bermasalah, Perak Sultra Segera Laporkan ke Penegak Hukum

KONUT, Kongkritpost.com-Perserikatan Aktivis Sulawesi Tenggara (Perak-Sultra) kembali menyoroti proyek-proyek yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Konawe Utara (BPBD Konut) dan berencana untuk melaporkan hal ini ke pihak penegak hukum.

Beberapa proyek, seperti rehabilitasi tanggul pengaman abrasi pantai, pembersihan lapangan, perataan tanah, dan rekonstruksi jembatan di Kecamatan Motui, menjadi sorotan utama.

Ketua Umum Perserikatan Aktivis Sulawesi Tenggara, Hebriyanto Moita, mengungkapkan temuan ini dalam pernyataan kepada media pada Selasa (26/12/2023).

“Dalam hasil investigasi kami, sejumlah proyek terkait BPBD Konut diduga memiliki masalah, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan. Kami menemukan bahwa beberapa proyek menghadapi kendala dari berbagai aspek,” ungkap Hebriyanto.

Dia menambahkan, “Proyek rehabilitasi tanggul pengaman abrasi pantai tahun 2020 diduga mengalami kegagalan konstruksi setelah 3 bulan dikerjakan oleh CV. Ananindhita dengan anggaran sebesar Rp. 3.642.200.000 dari dana hibah.”

Baca Juga:BPBD Kota Kendari Gerak Cepat Tangani Bencana Alam Akibat Hujan Deras 

Sementara itu, proyek pembersihan lapangan dan perataan tanah yang terbagi menjadi delapan titik pekerjaan, dikerjakan oleh CV. Tama Mentari dengan anggaran mencapai Rp. 6.561.194.032. “Menurut kami, anggaran ini sangat tidak wajar dan diduga kuat terjadi mark-up,” katanya.

Lebih lanjut, “Proyek rekonstruksi jembatan di Kecamatan Motui yang dikerjakan oleh CV. Mandara Karya Utama dengan total anggaran senilai Rp. 2.883.850.000 seharusnya selesai pada 11 Desember 2023. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum terselesaikan, sehingga perlu diberlakukan denda dan addendum,” tambah Hebri.

Hebri juga menekankan, “Kami mendesak Bupati Konut untuk mengevaluasi kinerja kepala BPBD Konut. Beberapa proyek terkait BPBD Konut diduga bermasalah dan menunjukkan indikasi KKN. Oleh karena itu, pekan depan kami akan melaporkan hal ini ke Polda Sultra dan Kejati Sultra. Jika penegak hukum tidak serius menangani ini, kami akan menggelar demonstrasi,” tegasnya.

Hingga berita ini tayang, Kepala BPBD Konut belum berhasil ditemui untuk kepentingan konfirmasi.( Usman)

Baca Juga:Tak Masuk Dalam BAP, Kuasa Hukum Ningsih Tegaskan Wali Kota Kendari Bukan Bagian dari Perkara