KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Kota Kendari resmi menerima hibah aset Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa infrastruktur jalan strategis yang telah dibangun oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sulawesi Tenggara. Jalan tersebut dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Kendari dan kini resmi dialihkan pengelolaannya ke pemerintah kota.
Penyerahan hibah ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Satker PJN Wilayah II Sultra, Lumbarddin, bersama Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, di Ruang Kerja Wali Kota Kendari, Senin (26/5/2025).
Adapun aset yang diserahkan adalah Jalan Budi Utomo, yang telah rampung dikerjakan pada tahun 2023. Jalan sepanjang sekitar 3 kilometer dengan lebar aspal 7 meter ini memiliki dua lapis pengaspalan dan menghubungkan kawasan Pusat Pengembangan Industri Daerah (P2ID) menuju Kecamatan Abeli di wilayah Puuwatu.
Lumbarddin menegaskan pentingnya keberadaan jalan ini bagi masyarakat. “Jalan dari P2ID menuju Abeli Dalam Kecamatan Puuwatu ini sangat vital. Dengan spesifikasi dua lapis aspal dan lebar 7 meter, jalan ini akan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan,” ujarnya.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, penyerahan aset ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
“Jalan ini bukan hanya soal akses, tapi juga tentang membuka ruang baru bagi aktivitas ekonomi warga. Kami berkomitmen untuk menjaga dan memanfaatkan aset ini semaksimal mungkin demi kepentingan masyarakat,” ungkap Wali Kota Siska.
Penyerahan aset jalan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan infrastruktur publik di Kota Kendari. Dengan semakin baiknya konektivitas antarkawasan, pemerintah daerah berharap aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas warga dapat berjalan lebih efisien.
Hibah ini juga menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Ke depan, sinergi seperti ini diharapkan terus berlanjut untuk menghadirkan lebih banyak fasilitas publik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat( Red)
