KENDARI, Kongkritpost.com-Sikap tanggap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali terlihat saat duka melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Tanpa menunggu instruksi pusat, Pemprov Sultra resmi mengalokasikan bantuan Rp 1,5 miliar untuk korban banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Masing-masing provinsi mendapatkan jatah Rp 500 juta yang diambil dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Kebijakan ini diumumkan langsung Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Kerawanan Menjelang dan Pasca Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 (Nataru), Senin (8/12/2025). Rakor yang awalnya membahas kesiapsiagaan Nataru itu berubah menjadi ruang keprihatinan, menyusul kabar meningkatnya korban di tiga wilayah Sumatera.
Di hadapan jajaran forkopimda, bupati/walikota, dan instansi vertikal, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa bantuan dari Pemprov Sultra hanyalah langkah awal. Ia bahkan menegaskan akan menyalurkan donasi pribadi dan mendorong seluruh kepala daerah hingga masyarakat untuk ikut berbagi.
“Kita tidak hanya hadir lewat anggaran pemerintah. Saya pribadi akan ikut menyumbang, dan saya mengajak seluruh bupati, walikota, serta masyarakat Sultra menyisihkan sebagian dari kelebihannya,” tegasnya.
Suasana rapat sempat hening ketika gubernur meminta seluruh peserta rakor menundukkan kepala untuk mendoakan warga di Sumatera yang tengah berduka. Doa bersama itu menjadi penanda bahwa solidaritas bukan sebatas angka bantuan, tetapi juga kepedulian moral.
Dukungan operasional turut mengalir. Komandan Lanud Haluoleo, Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto, memastikan armada Hercules telah disiagakan untuk mengangkut bantuan ke Sumut, Sumbar, dan Aceh.
“Satu pesawat Hercules sudah stand by. Siapa pun yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan—dalam bentuk apa pun—silakan bawa ke Lanud Halu Oleo, kami siap menerbangkannya,” ujarnya.
Dalam rakor yang sama, Pemprov Sultra kembali mengingatkan potensi cuaca ekstrem di wilayah Sulawesi Tenggara. BMKG memproyeksi curah hujan tinggi berlangsung hingga Mei 2026. Menanggapi itu, Gubernur menekankan aturan tegas: tidak boleh ada kepala daerah meninggalkan wilayahnya jika terjadi bencana.
“Jika bencana terjadi di kabupaten/kota masing-masing, kepala daerah wajib berada di tempat. Kalau perlu, saya akan turun langsung dan menginap di lokasi,” katanya menekankan komitmen.
Instansi lainnya seperti BPBD, Basarnas, Bulog, Dinas Perhubungan, hingga sektor kesehatan juga menyampaikan kesiapan logistik dan teknis menghadapi Nataru sekaligus ancaman bencana hidrometeorologi. Unsur forkopimda menyepakati penyusunan protap kewilayahan, pembentukan satgas, dan pembentukan forum komunikasi untuk menguatkan koordinasi.
Arah kebijakan Pemprov Sultra ini memperlihatkan pola manajemen krisis yang semakin progresif—sigap membantu daerah lain, tanpa melupakan mitigasi di wilayah sendiri. Solidaritas dan kesiapsiagaan berjalan beriringan, menegaskan bahwa Sultra memilih berada di baris depan ketika bencana datang, baik di tanah sendiri maupun di luar daerah( Red)
