KENDARI, Kongkritpost.com – Kepala Desa (Kades) Torobulu, Nilham, dengan tegas membantah tuduhan yang beredar di beberapa media online terkait dugaan penjualan lahan negara kepada PT WIN. Isu yang mencuat sejak Sabtu (1/2/2025) itu disebutnya sebagai fitnah yang sengaja disebarkan oleh mantan karyawan perusahaan tersebut.
Tidak ada yang namanya menjual tanah negara. Itu tidak benar sama sekali, hanya fitnah yang dibuat oleh oknum yang pernah bekerja di PT WIN,” tegas Nilham dalam keterangannya kepada awak media Pada Sabtu 1/2/2025
Nilham menjelaskan bahwa area yang disebut sebagai lahan negara sebenarnya sudah lama dikuasai oleh masyarakat. Bahkan, lokasi pembangunan galangan kapal yang dimaksud berada jauh dari kawasan yang diduga sebagai tanah negara.
“Masak kami berani jual lahan negara? Kami ini bukan orang bodoh. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada penjualan tanah negara. Itu hanya fitnah dari oknum mantan karyawan PT WIN yang sakit hati,” ungkapnya.
Menurutnya, mantan karyawan tersebut sebelumnya bertanggung jawab mengurus perizinan galangan kapal saat masih bekerja di PT WIN. Namun, setelah diberhentikan, ia diduga mulai mencari-cari kesalahan perusahaan dan kepala desa.
Ketika ditanya apakah ada unsur dendam dalam tuduhan ini, Nilham tidak menampiknya. Ia menilai ada indikasi motif pribadi di balik penyebaran informasi yang tidak benar ini tegas Nilham
“Saya melihat ini ada tendensi sakit hati. Makanya dia mencari-cari masalah, baik terhadap perusahaan maupun saya sebagai kepala desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nilham menegaskan bahwa Lokasi tersebut berada di desa Torobulu bukan di desa Wanua kongga seperti yang di tuduhkan
“Kalau memang ada tanah negara yang kami jual, silakan tunjukkan buktinya! Jangan hanya mengada-ada dan menyebar fitnah,” tantangnya.
Sementara itu, Humas PT WIN, Kasmaruddin, juga membantah keras tuduhan tersebut. Ia memastikan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pembelian lahan negara secara ilegal.
Perusahaan sebesar PT WIN tidak mungkin membeli lahan negara tanpa izin. Itu tidak masuk akal. Kalau benar kami melanggar aturan, pasti sudah lama ditindak oleh pihak berwenang,” ujar Kasmaruddin
Ia pun menilai bahwa tuduhan ini muncul karena ada mantan karyawan yang kecewa setelah diberhentikan.
“Oknum ini sering melaporkan kami ke berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, tapi tidak pernah terbukti,” tambahnya.
Menanggapi isu bukti kwitansi yang diberitakan, Nilham menegaskan bahwa lahan yang dimaksud berada di pegunungan dan merupakan milik warga.
Adapun bukti kwitansi yang diberitakan itu merupakan lahan di pegunungan dan milik warga, bukan lahan negara,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pemberitaan yang menyebut adanya pembelian lahan di laut, Nilham juga memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut bukanlah pembebasan lahan, melainkan hanya ganti rugi fasilitas nelayan.
Atas tuduhan ini, Nilham memastikan akan mengambil langkah hukum untuk melindungi nama baiknya serta perusahaan yang turut terseret dalam isu ini.
“Kami akan menunggu dan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Ini bukan hanya soal nama baik saya, tetapi juga perusahaan yang menjadi sorotan akibat berita yang tidak benar ini,” pungkasnya.
Dengan berbagai klarifikasi dari pihak terkait, tuduhan dugaan penjualan lahan negara yang melibatkan Kades Torobulu dan PT WIN semakin menunjukkan indikasi adanya motif balas dendam( Usman)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook