KENDARI, Kongkritpost.com- Ada angin segar dari ujung tenggara Sulawesi. Kota Kendari tak hanya bicara pembangunan fisik, tapi mulai menata ulang denyut ekonomi warganya dari akar rumput. Sebanyak 65 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) diresmikan serentak, menandai babak baru gerakan ekonomi rakyat berbasis komunitas.

Momentum peresmian ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia beririsan langsung dengan agenda nasional: peluncuran 80 ribu koperasi serupa oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang digelar secara virtual, Senin (21/7/2025). Di Kendari, peresmian diikuti secara daring oleh Wali Kota dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, yang menegaskan komitmennya untuk mengawal program ini bukan sebagai proyek seremonial semata, melainkan sebagai mesin penggerak ekonomi dari level terbawah pemerintahan.
“Pemerintah Kota Kendari tidak hanya mendukung di atas kertas. Kami akan dampingi koperasi ini dari tahap awal hingga tumbuh jadi institusi ekonomi yang produktif dan benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Siska Karina dalam pernyataannya.

Sikap tegas itu menyiratkan pesan: koperasi bukan sekadar label, tapi kendaraan ekonomi yang mengusung semangat gotong royong dalam format modern. Dalam banyak kasus, koperasi kerap tumbuh tanpa arah dan mati pelan karena minim pembinaan. Tapi KKMP coba dibentuk dengan cara yang berbeda.
Ditandai dengan penyerahan simbolis akta pendirian, kartu anggota, dan papan nama koperasi oleh Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Forkopimda Kendari, 65 koperasi ini memasuki tahap operasional formal secara sah. Tidak sekadar hadir di atas kertas, seluruh KKMP sudah menyelesaikan syarat legal berupa akta notaris, SK AHU, nomor induk koperasi, hingga platform daring (microsite) yang disiapkan langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.
“Ini bukan koperasi tempelan. Semua struktur legal kami pastikan beres. Anggotanya pun sudah kami data, dan sedang kami distribusikan kartu ke 3.250 orang. Setiap koperasi akan mendapatkan 50 kartu anggota,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin.

Lebih dari itu, pemerintah daerah juga menyiapkan tim pendamping profesional untuk membekali koperasi dengan rencana bisnis. Sebuah langkah preventif agar koperasi tidak jalan di tempat atau justru salah arah dalam pengelolaan.
Dengan kehadiran KKMP, Pemerintah Kota Kendari tampaknya ingin memberi jawaban konkret atas kebutuhan ekonomi rakyat yang sering kali luput dari intervensi pasar bebas. Di tengah tantangan ketimpangan dan dominasi ekonomi digital yang tak ramah pada pelaku kecil, koperasi kembali dipanggil untuk menjembatani keadilan ekonomi.
Dan jika janji pendampingan itu benar-benar diwujudkan, bukan tidak mungkin KKMP akan menjadi wajah baru gerakan ekonomi rakyat di Kendari — lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih inklusif( Red)




